RUSIA

Pemerintah Berencana Hapus PPN Emas Batangan

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Februari 2019 | 15:34 WIB
Pemerintah Berencana Hapus PPN Emas Batangan

Ilustrasi. (foto: rbth)

MOSKWA, DDTCNews – Kementerian Keuangan Rusia membuka wacana relaksasi untuk pasar logam mulia khususnya emas batangan. Wacana penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi opsi kebijakan.

Otoritas fiskal mulai berhitung efek dari relaksasi kebijakan ini bagi pasar logam mulia lokal. Setidaknya, penghapusan beban PPN akan menambah permintaan emas batangan di dalam negeri sebanyak 50-100 ton per tahun.

“Kementerian Keuangan telah memprakarsai penghapusan PPN untuk setiap pembelian emas batangan untuk meningkatkan permintaan,” tulis rilis pemerintah, seperti dikutip pada Senin (11/2/2019).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Relaksasi pajak untuk penjualan logam mulia ini dinilai pemerintah sebagai pilihan yan tepat. Pasalnya, emas batangan merupakan instrumen investasi yang dinilai lebih aman (safe haven) dan dapat melindungi aset dari ancaman inflasi.

Terlebih, Rusia merupakan salah satu negara yang 'rakus' dalam mengumpulkan cadangan emas dunia. Bank sentral Federasi Rusia merupakan pembeli nomor wahid emas batangan dibandingkan bank sentral negara lain sejak 2015.

Sejak kurun waktu tersebut bank sentral berhasil menambah pundi cadangan emas sebanyak 828 ton. Lonjakan dalam empat tahun terakhir membuat cadangan emas Rusia bertambah mencpai 2.036 ton.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selain untuk operasi moneter dan pendalaman pasar, relaksasi pajak ini juga ditujukan untuk membawa pulang investasi pengusaha Rusia di luar negeri yang dominan dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS). Tagihan PPN sebesar 20% menjadi salah satu alasan investor Rusia enggan mengkonversi aset dolar-nya ke dalam bentuk logam mulia.

Seperti dilansir Kitco, Wamenkeu Aleksey Moisee mengatakan pemerintah menaruh perhatian pada repatriasi modal. Pasalnya, banyak warga yang ingin mengembalikan modalnya, tapi tidak diinvestasikan dalam sistem perbankan. PPN jadi hambatan untuk emas batangan.

“Mari kita tawarkan alternatif lain dari dolar AS dalam bentuk emas Rusia yang diproduksi di sini,” katanya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Jumat, 18 Oktober 2024 | 19:05 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sebut Penundaan Kenaikan PPN 12% Bisa Bangkitkan Kelas Menengah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja