KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Beberkan Strategi Pengendalian Laju Inflasi 2023

Dian Kurniati | Senin, 20 Februari 2023 | 14:15 WIB
Pemerintah Beberkan Strategi Pengendalian Laju Inflasi 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (berdiri di mimbar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan akan melakukan berbagai upaya mengendalikan laju inflasi tahun ini. Salah satunya ialah dengan mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga indeks harga konsumen (IHK) inti inflasi tetap dalam sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menjaga laju inflasi tetap terkendali di level 3,6% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN 2023.

"Tentunya ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional dan inflasi yang terjaga diharapkan menjadi fondasi perekonomian 2023," katanya, Senin (20/2/2023).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Airlangga menuturkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan untuk mengendalikan laju inflasi di antaranya memperkuat kebijakan, menjaga stabilitas makroekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Soal volatile food seperti pada komoditas beras juga menjadi perhatian pemerintah, terutama ketika menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah menargetkan inflasi volatile food mampu terjaga di kisaran 3%-5% pada tahun ini.

Untuk itu, pemerintah juga akan melakukan penguatan ketahanan pangan, akselerasi implementasi lumbung pangan, perluasan kerja sama antardaerah, serta perbaikan data ketersediaan pangan untuk mendukung pengendalian inflasi.

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Dalam hal ini, pemerintah juga mengagendakan rapat koordinasi nasional (rakornas) pengendalian inflasi pada Agustus mendatang.

Beberapa program pengendalian inflasi pada tahun ini di antaranya gerakan nasional pengendali inflasi pusat, kegiatan pasar murah, pemberian subsidi ongkos angkut, serta pengalokasian anggaran ketahanan pangan senilai total Rp104,2 triliun. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?