JERMAN

Pemerintah Akhirnya Mendukung Rencana CbCR Publik

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 Mei 2021 | 09:51 WIB
Pemerintah Akhirnya Mendukung Rencana CbCR Publik

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman akhirnya mendukung usulan yang mewajibkan korporasi multinasional untuk mengungkapkan data aktivitas ekonomi atau country by country report (CbCR) yang terbuka bagi publik.

Pejabat perwakilan Jerman di Uni Eropa mengonfirmasi dukungan Negeri Bavaria atas rencana membuka data CbCR. Menurutnya, pemerintah membutuhkan waktu dalam memutuskan dukungan karena adanya polarisasi domestik atas proposal tersebut.

"Pemerintah Jerman membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai posisi mendukung proposal CbCR publik," tulis perwakilan Jerman di Uni Eropa seperti dilansir Tax Notes International, Selasa (11/5/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Jerman sebelumnya menyatakan abstain ketika Dewan Eropa membuka kembali pembahasan draf aturan CbCR publik pada Maret 2021. Hal itu disebabkan adanya dua kelompok yang berbeda pendapat terkait dengan proposal CbCR publik.

Pertama, anggota koalisi dari Partai Sosial Demokrat mendukung penuh rencana Uni Eropa membuka data CbCR kepada publik. Partai sayap kiri Jerman ini mengendalikan Kementerian Keuangan di bawah Olaf Scholz.

Kubu yang menolak datang dari Persatuan Demokratik Kristen. Kelompok politik sayap kanan ini mengendalikan Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi di bawah Peter Altmaier. Perkembangan terkini menyebutkan kementerian sudah ditugaskan untuk mendukung draf CbCR publik.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Namun, dukungan Jerman tak serta merta membuat proposal CbCR publik akan lolos pembahasan di Parlemen Eropa. Beberapa variabel kunci belum mencapai kata sepakat seperti klausul safeguard yang dapat membebaskan perusahaan membuka data CbCR. Uni Eropa mengusulkan beberapa opsi pembebasan mulai dari 2 tahun sampai dengan 6 tahun.

Proses pembahasan proposal akan kembali dilanjutkan pada 26 Mei 2021. Bila Dewan Eropa sepakat, proposal tersebut akan disampaikan kepada Parlemen Eropa dan konsensus diharapkan dapat tercapai pada awal Juni 2021.

Seperti diketahui, laporan per negara atau CbCR merupakan salah satu dokumen transfer pricing yang berisi data dan informasi terkait alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha.

Laporan CbCR disajikan dalam tabulasi khusus yang memiliki standar internasional dan saat ini hanya bisa dipertukarkan antarotoritas pajak sesuai dengan perjanjian. Pertukaran data berlaku bagi otoritas pajak yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja