JERMAN

Pemerintah Akhirnya Mendukung Rencana CbCR Publik

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 Mei 2021 | 09:51 WIB
Pemerintah Akhirnya Mendukung Rencana CbCR Publik

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman akhirnya mendukung usulan yang mewajibkan korporasi multinasional untuk mengungkapkan data aktivitas ekonomi atau country by country report (CbCR) yang terbuka bagi publik.

Pejabat perwakilan Jerman di Uni Eropa mengonfirmasi dukungan Negeri Bavaria atas rencana membuka data CbCR. Menurutnya, pemerintah membutuhkan waktu dalam memutuskan dukungan karena adanya polarisasi domestik atas proposal tersebut.

"Pemerintah Jerman membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai posisi mendukung proposal CbCR publik," tulis perwakilan Jerman di Uni Eropa seperti dilansir Tax Notes International, Selasa (11/5/2021).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Jerman sebelumnya menyatakan abstain ketika Dewan Eropa membuka kembali pembahasan draf aturan CbCR publik pada Maret 2021. Hal itu disebabkan adanya dua kelompok yang berbeda pendapat terkait dengan proposal CbCR publik.

Pertama, anggota koalisi dari Partai Sosial Demokrat mendukung penuh rencana Uni Eropa membuka data CbCR kepada publik. Partai sayap kiri Jerman ini mengendalikan Kementerian Keuangan di bawah Olaf Scholz.

Kubu yang menolak datang dari Persatuan Demokratik Kristen. Kelompok politik sayap kanan ini mengendalikan Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi di bawah Peter Altmaier. Perkembangan terkini menyebutkan kementerian sudah ditugaskan untuk mendukung draf CbCR publik.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Namun, dukungan Jerman tak serta merta membuat proposal CbCR publik akan lolos pembahasan di Parlemen Eropa. Beberapa variabel kunci belum mencapai kata sepakat seperti klausul safeguard yang dapat membebaskan perusahaan membuka data CbCR. Uni Eropa mengusulkan beberapa opsi pembebasan mulai dari 2 tahun sampai dengan 6 tahun.

Proses pembahasan proposal akan kembali dilanjutkan pada 26 Mei 2021. Bila Dewan Eropa sepakat, proposal tersebut akan disampaikan kepada Parlemen Eropa dan konsensus diharapkan dapat tercapai pada awal Juni 2021.

Seperti diketahui, laporan per negara atau CbCR merupakan salah satu dokumen transfer pricing yang berisi data dan informasi terkait alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha.

Laporan CbCR disajikan dalam tabulasi khusus yang memiliki standar internasional dan saat ini hanya bisa dipertukarkan antarotoritas pajak sesuai dengan perjanjian. Pertukaran data berlaku bagi otoritas pajak yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai