JERMAN

Pemerintah Akhirnya Mendukung Rencana CbCR Publik

Redaksi DDTCNews | Selasa, 11 Mei 2021 | 09:51 WIB
Pemerintah Akhirnya Mendukung Rencana CbCR Publik

Ilustrasi.

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman akhirnya mendukung usulan yang mewajibkan korporasi multinasional untuk mengungkapkan data aktivitas ekonomi atau country by country report (CbCR) yang terbuka bagi publik.

Pejabat perwakilan Jerman di Uni Eropa mengonfirmasi dukungan Negeri Bavaria atas rencana membuka data CbCR. Menurutnya, pemerintah membutuhkan waktu dalam memutuskan dukungan karena adanya polarisasi domestik atas proposal tersebut.

"Pemerintah Jerman membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai posisi mendukung proposal CbCR publik," tulis perwakilan Jerman di Uni Eropa seperti dilansir Tax Notes International, Selasa (11/5/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Jerman sebelumnya menyatakan abstain ketika Dewan Eropa membuka kembali pembahasan draf aturan CbCR publik pada Maret 2021. Hal itu disebabkan adanya dua kelompok yang berbeda pendapat terkait dengan proposal CbCR publik.

Pertama, anggota koalisi dari Partai Sosial Demokrat mendukung penuh rencana Uni Eropa membuka data CbCR kepada publik. Partai sayap kiri Jerman ini mengendalikan Kementerian Keuangan di bawah Olaf Scholz.

Kubu yang menolak datang dari Persatuan Demokratik Kristen. Kelompok politik sayap kanan ini mengendalikan Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi di bawah Peter Altmaier. Perkembangan terkini menyebutkan kementerian sudah ditugaskan untuk mendukung draf CbCR publik.

Baca Juga:
Tahapan Pendahuluan untuk Transaksi Jasa dalam Penerapan PKKU

Namun, dukungan Jerman tak serta merta membuat proposal CbCR publik akan lolos pembahasan di Parlemen Eropa. Beberapa variabel kunci belum mencapai kata sepakat seperti klausul safeguard yang dapat membebaskan perusahaan membuka data CbCR. Uni Eropa mengusulkan beberapa opsi pembebasan mulai dari 2 tahun sampai dengan 6 tahun.

Proses pembahasan proposal akan kembali dilanjutkan pada 26 Mei 2021. Bila Dewan Eropa sepakat, proposal tersebut akan disampaikan kepada Parlemen Eropa dan konsensus diharapkan dapat tercapai pada awal Juni 2021.

Seperti diketahui, laporan per negara atau CbCR merupakan salah satu dokumen transfer pricing yang berisi data dan informasi terkait alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha.

Laporan CbCR disajikan dalam tabulasi khusus yang memiliki standar internasional dan saat ini hanya bisa dipertukarkan antarotoritas pajak sesuai dengan perjanjian. Pertukaran data berlaku bagi otoritas pajak yang memiliki Qualifying Competent Authority Agreement (QCAA). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tahapan Pendahuluan untuk Transaksi Jasa dalam Penerapan PKKU

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra