Pemerintah Ajukan Proposal Perpanjangan Kedaluwarsa Kasus Pidana Pajak

BERLIN, DDTCNews—Pemerintah Jerman mengajukan proposal perubahan batas kedaluwarsa penyelesaian kasus penggelapan pajak menyusul kenaikan kasus penggelapan pajak ke pengadilan secara drastis dalam satu tahun terakhir ini.

Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan pihaknya telah mengusulkan proposal tersebut kepada parlemen pekan ini. Usulan kebijakan itu merupakan bagian dari paket RUU kebijakan pajak dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kami berencana memperpanjang batas waktu kedaluwarsa penyelesaian kasus penggelapan pajak dari 20 tahun menjadi 25 tahun,” katanya dikutip pada Ahad (14/6/2020).

Olaf menyebutkan tren kasus penggelapan pajak yang masuk ke pengadilan baru-baru ini terus meningkat. Menurutnya, hampir 900 entitas bisnis dan individu telah diselidiki otoritas terkait penggelapan pajak.

Angka tersebut naik lebih dari dua kali lipat dalam delapan bulan terakhir ini. Adapun kasus terkait urusan pajak hanya sekitar 400 kasus yang tercatat di pengadilan federal dan negara bagian.

Pada Maret 2020, Pengadilan Jerman memutuskan skema penghindaran dan penggelapan pajak merupakan ranah pidana. Pemegang kekuasaan yudikatif tersebut menyebutkan praktik penghindaran dan penggelapan pajak tidak diizinkan berdasarkan UU perpajakan Jerman.

Dilansir Lawcom, keputusan pengadilan ini juga didorong dari terbongkarnya skandal CumEx-Files yang merupakan hasil investigasi media Eropa terkait praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang dilakukan pada 2017.

Jaringan perbankan, pialang saham dan pengacara yang disebutkan dalam dokumen tersebut telah menggerus penerimaan pajak hampir di semua negara Uni Eropa.

Total penerimaan pajak yang hilang akibat praktik manipulasi SPT terkait kewajiban pajak atas dividen mencapai US$62 miliar. Jerman disebut paling dirugikan oleh praktik ini dengan potensi penerimaan yang hilang mencapai US$36,2 miliar. (rig)