Pelaku Usaha dengan Kegiatan Lain Juga Bisa Dapat Fasilitas Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Peluang pelaku usaha yang menanamkan modal pada kegiatan lainnya di dalam kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk mendapatkan fasilitas PPh tetap terbuka seiring dengan disahkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 237/2020.

Pada Pasal 4 ayat (4) PMK terbaru tersebut, pelaku usaha di KEK yang melakukan penanaman modal pada kegiatan lainnya yang bukan kegiatan utama KEK bisa mendapatkan insentif, yakni fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2020. "Badan usaha dan/atau pelaku usaha yang ... melakukan penanaman modal pada kegiatan lainnya dapat memperoleh fasilitas PPh," bunyi penggalan Pasal 10 ayat (1) PP No. 12/2020, dikutip Senin (11/1/2021).

Secara garis besar, fasilitas PPh yang diberikan kepada pelaku usaha dengan penanaman modal pada kegiatan lain dalam PMK 237/2020 mirip dengan fasilitas PPh pada tax allowance.

Fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang diberikan di KEK meliputi pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari nilai penanaman modal selama 6 tahun.

Selanjutnya, fasilitas tersebut mencakup penyusutan aktiva tetap berwujud dan amortisasi aktiva tak berwujud yang dipercepat, pengenaan PPh atas dividen hanya sebesar 10% atau lebih rendah atas dividen dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT), dan kompensasi kerugian hingga 10 tahun.

Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, pelaku usaha harus merupakan wajib pajak dalam negeri dan berstatus sebagai badan hukum Indonesia. Bila badan yang dimaksud dimiliki langsung oleh wajib pajak dalam negeri, pelaku usaha harus melampirkan surat keterangan fiskal seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta.

Penanaman modal yang dapat diajukan fasilitas tersebut juga hanya yang belum pernah mendapatkan fasilitas sebelumnya, baik dari fasilitas PPh di KEK pada PMK 237/2020 maupun PMK sebelumnya, seperti tax holiday, tax allowance, hingga investment allowance. (rig)