PMK 186/2022

Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP Diperbarui, Ini Detailnya

Muhamad Wildan | Jumat, 16 Desember 2022 | 10:30 WIB
Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP Diperbarui, Ini Detailnya

Laman muka dokumen PMK 186/2022.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan memperbarui ketentuan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan terutang pajak dan tidak terutang pajak melalui penetapan PMK 186/2022.

Pada bagian pertimbangan, Kementerian Keuangan menjelaskan pedoman pengkreditan pajak masukan perlu diperbarui untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum.

"PMK 78/2010 s.t.d.t.d PMK 135/2014 tentang Pedoman Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti," bunyi bagian pertimbangan PMK 186/2022, dikutip Jumat (16/12/2022).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Pada Pasal 3, dijelaskan pedoman berlaku bagi PKP yang sebagian penyerahannya adalah terutang PPN dan pajak masukannya dapat dikreditkan. Kemudian, sebagian lainnya adalah penyerahan yang terutang pajak masukan dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan ataupun penyerahan tidak terutang pajak.

Pedoman pengkreditan pajak masukan digunakan bila PKP tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah pajak masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Untuk menghitung pajak masukan yang dapat dikreditkan, PKP pertama-tama harus menghitung pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Perkiraan pajak masukan tersebut harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Baca Juga:
Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Perkiraan dilakukan dengan cara mengalikan jumlah pajak masukan atas perolehan BKP/JKP dengan persentase yang sebanding dengan perkiraan penyerahan yang terutang pajak.

Setelah itu, PKP harus menghitung kembali jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan realisasi penyerahan dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan.

Penghitungan kembali pajak masukan dilakukan dengan cara mengalikan alokasi pajak masukan atas BKP/JKP dengan persentase yang sebanding dengan realisasi penyerahan yang terutang pajak.

Baca Juga:
Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

Terakhir, PKP harus melakukan penyesuaian atas jumlah pajak masukan yang telah dikreditkan berdasarkan hasil penghitungan kembali jumlah pajak masukan yang pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Penyesuaian dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan alokasi pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan.

PMK 186/2022 diundangkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku sejak tanggal diundangkan. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra