PBB Rilis Pedoman Baru Soal Transfer Pricing untuk Negara Berkembang

NEW YORK, DDTCNews – PBB melalui Komite Perpajakan PBB atau UN Tax Committee merilis panduan baru mengenai transfer pricing yaitu edisi ketiga dari Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries.

PBB menyatakan pembaruan Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries tersebut bertujuan menjadikan panduan transfer pricing untuk negara berkembang ini lebih mencerminkan dan mengakomodasi perkembangan terbaru.

"Edisi ketiga ini akan mengembangkan teks yang sudah ada dan menambahkan konten baru tentang transaksi finansial, profit splits, centralized procurement functions, dan isu tentang comparability," tulis PBB dikutip dari mnetax.com, Selasa (11/5/2021).

Buku panduan terbaru dengan ketebalan mencapai 600 halaman ini, lanjut PBB, diharapkan dapat menjadi solusi bagi para pengambil kebijakan dan otoritas pajak negara berkembang dalam mengatasi masalah transfer pricing.

Sebagaimana Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries edisi sebelumnya, panduan ini terbagi dalam empat bagian mulai dari pembahasan tentang perusahaan multinasional hingga contoh kasus pada berbagai negara.

Pada Bagian A, Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries memberikan overview mengenai perusahaan multinasional, proses bisnis dan strukturnya, serta manajemen transfer pricing pada suatu korporasi multinasional.

Pada Bagian B, panduan ini menjabarkan tentang apa yang dimaksud transfer pricing, arm's length principle, comparability analysis, dan metode transfer pricing. Bagian B juga memuat konten baru yaitu mengenai centralized procurement functions pada Subbab 5.6 hingga 5.13.

Pada Bagian C, terdapat rekomendasi tentang model legislasi yang tepat untuk transfer pricing dan implementasi praktis dari rezim transfer pricing. Pada bagian D, panduan ini memberikan contoh kasus penerapan transfer pricing di berbagai negara. (rig)