KABUPATEN JOMBANG

PBB Naik Drastis, Bapenda Minta Warga Ajukan Keberatan Lewat Kades

Muhamad Wildan | Sabtu, 27 Januari 2024 | 15:30 WIB
PBB Naik Drastis, Bapenda Minta Warga Ajukan Keberatan Lewat Kades

Ilustrasi. 

JOMBANG, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang, Jawa Timur meminta warga untuk mengajukan keberatan atas ketetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara kolektif lewat kepala desa setempat.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bapenda Kabupaten Jombang Hartono sebagai respons atas banyaknya wajib pajak yang datang ke kantor Bapenda Kabupaten Jombang guna menyampaikan keberatan atas ketetapan PBB pada tahun ini.

"Kalau pengaduannya satu-satu nanti menyulitkan. Harus ke sini-sana, tentu akan memakan waktu," ujar Hartono, dikutip Sabtu (27/1/2024).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Menurut Hartono, kenaikan ketetapan PBB pada tahun ini sesungguhnya sudah disosialisasikan di 15 kecamatan. Hartono pun meminta kepada warga untuk mengajukan keberatan saat sosialisasi tersebut.

"Saat sosialisasi kami juga meminta kepala desa dan perangkat untuk menghimpun warganya yang mengajukan keberatan," ujar Hartono.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh kepala desa tersebut, Hartono mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi ulang. Masyarakat dapat mengajukan keberatan paling lambat pada Mei 2024.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Hartono pun menekankan kenaikan ketetapan PBB pada tahun ini sesungguhnya sudah sejalan dengan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP).

Adapun NJOP dinaikkan dengan mengacu pada harga pasar dan kegiatan penilaian objek pajak yang dilakukan oleh pihak bapenda. "NJOP mengacu nilai appraisal saat ini," tambah Hartono seperti dilansir radarjombang.jawapos.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN