JEPANG

Parlemen Minta Kenaikan Sales Tax Ditunda Lagi

Redaksi DDTCNews | Senin, 22 April 2019 | 12:01 WIB
Parlemen Minta Kenaikan Sales Tax Ditunda Lagi

Perkembangan tarif pajak penjualan Jepang. 

TOKYO, DDTCNews – Parlemen meminta pemerintah untuk menunda kenaikan pajak penjualan (sales tax) jika kondisi perekonomian negeri Sakura ini memburuk. Rencana kenaikan itu sebelumnya telah dijadwalkan pada Oktober mendatang.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal Jepang Koichi Hagiuda mengatakan ada beberapa anggota parlemen yang menentang kenaikan tarif sales tax dan meminta pemerintah untuk menunda ketiga kalinya kenaikan pajak itu. Pemerintah perlu mengambil keputusan setelah melihat kondisi pada Juni.

“Kita perlu hati-hati melihat angka pada Juni mendatang. Jika ada tanda bahaya di depan, saya pikir hal-hal terkait perekonomian akan berkembang ke arah yang berbeda. Kita tidak bisa menuntun orang menuju tepi tebing,” ujarnya, seperti dikutip pada Senin (22/4/2019).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Menurutnya, pemerintah perlu memeriksa hasil survei Tankan Bank of Japan – indikator ekonomi – untuk menempatkan garis waktu potensial terkait penentuan waktu dalam mengambil keputusan terkait peningkatan sales tax.

Rencana ketiga kalinya itu dianggap memicu kritik terkait kebijakan perekonomian Perdana Menteri Shinzo Abe (Abenomics) yang telah gagal memperkuat ekonomi secara memadai untuk menahan kenaikan pajak.

Kendati demikian, juru bicara pemerintah Jepang Yoshihide Suga menegaskan tidak ada perubahan dalam pandangan pemerintah terkait kenaikan tarif sales tax dari 8% menjadi 10%. Kenaikan akan tetap berlanjut jika tidak ada kekacauan selama krisis keuangan global.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selain menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Jepang untuk memperbaiki beban utang terbesar di negara maju, penundaan dalam menaikkan tarif sales tax akan berdampak besar pada kebijakan fiskal. Pasalnya, pemerintah telah merumuskan beberapa upaya untuk menekan dampak negatif atas pajak konsumsi tersebut.

Penundaan juga diproyeksi akan mempersulit upaya untuk meramalkan arah ekonomi dan harga barang. Dalam waktu dekat, bank sentral akan memutuskan kebijakan dan memberikan proyeksi inflasi, serta pertumbuhan terbaru berdasarkan asumsi sales taxakan terus berjalan sesuai rencana. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN