BELGIA

Parlemen Eropa Ajak Bos Google Cs Diskusi Penerapan Pajak Digital

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 September 2020 | 08:30 WIB
Parlemen Eropa Ajak Bos Google Cs Diskusi Penerapan Pajak Digital

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews—Komite Parlemen Eropa Urusan Bidang Ekonomi dan Moneter (Committee on Economic and Monetary Affairs/ECON) menginisiasi adanya audiensi dengan pemimpin perusahaan multinasional di bidang teknologi informasi.

Ketua Komite ECON Irene Tinagli mengatakan ECON saat ini tengah mencari cara untuk melakukan audiensi langsung dengan CEO Google, Amazon, Facebook dan Apple (GAFA). Topik diskusi berkutat kepada penerapan pajak digital dan persaingan usaha.

"Pertemuan ini bisa menjadi sarana informatif tentang tantangan yang timbul dari ekonomi digital dan kaitannya dengan bidang perpajakan," kata Tinaglia, Selasa (22/9/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Tinagli menyatakan rencana kegiatan audiensi tersebut akan menjadi forum yang tepat bagi perusahaan digital dalam menyatakan kepentingan secara umum terkait dengan dinamika perpajakan internasional.

Menurutnya, kegiatan tersebut akan banyak membantu pekerjaan parlemen terkait dengan reformasi pajak global yang ideal. Parlemen juga mendapatkan keuntungan dengan menerima banyak masukan terkait proses bisnis perusahaan digital global.

Jikat tidak ada aral melintang, audiensi akan dilakukan pada Desember 2020. Penentuan waktu di akhir tahun itu bersamaan dengan momentum tenggat konsensus global pajak digital yang dijadwalkan rampung akhir tahun ini.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Namun demikian, proses audiensi ini bukan tanpa kendala. Parlemen Eropa tidak memiliki kekuataan paksaan untuk menghadirkan para pemimpin perusahaan digital untuk melakukan audiensi.

Dengan kata lain, para bos perusahaan tersebut mempunyai pilihan tidak hadir dala, audiensi yang akan dilakukan dengan format konferensi video. Meski begitu, hal ini tidak menyurutkan semangat ECON untuk menggelar pertemuan dengan perusahaan teknologi.

"Ini bukan investigasi, karena kami tidak memiliki kekuatan sanksi. Tapi saya pikir mereka akan melihatnya sebagai peluang untuk bertindak untuk menjunjungan transparansi dan akuntabilitas," tuturnya seperti dilansir Tax Notes International. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja