BELGIA

Parlemen Eropa Ajak Bos Google Cs Diskusi Penerapan Pajak Digital

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 September 2020 | 08:30 WIB
Parlemen Eropa Ajak Bos Google Cs Diskusi Penerapan Pajak Digital

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews—Komite Parlemen Eropa Urusan Bidang Ekonomi dan Moneter (Committee on Economic and Monetary Affairs/ECON) menginisiasi adanya audiensi dengan pemimpin perusahaan multinasional di bidang teknologi informasi.

Ketua Komite ECON Irene Tinagli mengatakan ECON saat ini tengah mencari cara untuk melakukan audiensi langsung dengan CEO Google, Amazon, Facebook dan Apple (GAFA). Topik diskusi berkutat kepada penerapan pajak digital dan persaingan usaha.

"Pertemuan ini bisa menjadi sarana informatif tentang tantangan yang timbul dari ekonomi digital dan kaitannya dengan bidang perpajakan," kata Tinaglia, Selasa (22/9/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Tinagli menyatakan rencana kegiatan audiensi tersebut akan menjadi forum yang tepat bagi perusahaan digital dalam menyatakan kepentingan secara umum terkait dengan dinamika perpajakan internasional.

Menurutnya, kegiatan tersebut akan banyak membantu pekerjaan parlemen terkait dengan reformasi pajak global yang ideal. Parlemen juga mendapatkan keuntungan dengan menerima banyak masukan terkait proses bisnis perusahaan digital global.

Jikat tidak ada aral melintang, audiensi akan dilakukan pada Desember 2020. Penentuan waktu di akhir tahun itu bersamaan dengan momentum tenggat konsensus global pajak digital yang dijadwalkan rampung akhir tahun ini.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Namun demikian, proses audiensi ini bukan tanpa kendala. Parlemen Eropa tidak memiliki kekuataan paksaan untuk menghadirkan para pemimpin perusahaan digital untuk melakukan audiensi.

Dengan kata lain, para bos perusahaan tersebut mempunyai pilihan tidak hadir dala, audiensi yang akan dilakukan dengan format konferensi video. Meski begitu, hal ini tidak menyurutkan semangat ECON untuk menggelar pertemuan dengan perusahaan teknologi.

"Ini bukan investigasi, karena kami tidak memiliki kekuatan sanksi. Tapi saya pikir mereka akan melihatnya sebagai peluang untuk bertindak untuk menjunjungan transparansi dan akuntabilitas," tuturnya seperti dilansir Tax Notes International. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra