Pangkas Digit Rupiah, Kemenkeu Susun RUU Redenominasi

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana merancang dan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah atau RUU Redenominasi.

Rencana ini tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2020-2024 pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 77/2020. RUU tersebut ditargetkan selesai pada 2021 hingga 2024. Urgensi RUU Redenominasi ini untuk menyederhanakan digit rupiah yang sudah terlalu banyak.

"Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah," tulis Kemenkeu dalam renstra tersebut, dikutip Selasa (7/7/2020).

Lebih lanjut, RUU Redenominasi juga disebut akan menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi, dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena tidak banyaknya digit yang terlampir pada rupiah.

Pada Matriks Kerangka Regulasi Kemenkeu 2020-2024 yang terlampir pada renstra, tertulis unit yang bertanggung jawab dalam menyusun RUU Redenominasi ini adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dibantu Sekretariat Jenderal dan Badan Kebijakan Fiskal selaku unit terkait.

Berkaca pada renstra sebelumnya, yakni Renstra Kemenkeu 2015-2019, RUU Redenominasi atau yang dalam renstra lama ini disebut sebagai RUU tentang Perubahan Harga Rupiah sesungguhnya sudah terlampir dan ditargetkan selesai pada 2016.

Meski demikian, terdapat urgensi RUU Redenominasi yang tidak dilampirkan pada Renstra Kemenkeu 2020-2024 ini. Pada Renstra Kemenkeu 2014-2019, Kemenkeu menyebut RUU ini juga mampu mewujudkan terpeliharanya daya beli.

"Agar kesinambungan perekonomian terpelihara, diperlukan jumlah uang rupiah yang cukup dan dalam pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap terjaganya nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat," tulis Kemenkeu pada renstra lama.

Kemenkeu pada Renstra Kemenkeu 2015-2019 menyebut pecahan rupiah saat ini memiliki jumlah digit yang terlalu banyak. Agar lebih efisien, perlu ada kebijakan perubahan harga mata uang melalui penyederhanaan jumlah digit tanpa mengurangi daya beli, harga, atau nilai tukar. (Bsi)