PANDORA PAPERS

Pandora Papers dan Skandal Pajak Global, Ini yang Perlu Diketahui

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 Oktober 2021 | 16:17 WIB
Pandora Papers dan Skandal Pajak Global, Ini yang Perlu Diketahui

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Setelah kebocoran dokumen keuangan dalam Panama Papers pada 2016 lalu terkuak, kini muncul Pandora Papers.

Laporan jurnalisme investigasi ini membeberkan informasi mengenai siasat politik dan keuangan milik para elite global. Pandora Papers tercatat sebagai kebocoran kerahasiaan keuangan terbesar sepanjang sejarah.

Kebocoran Pandora Papers ini dilaporkan oleh The International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), sebuah organisasi jurnalistik nonprofit yang bermarkas di Amerika Serikat. Mereka mengerahkan 600 jurnalis yang tersebar di 177 negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan liputan investigasi.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

"Kami berhasil memeroleh lebih dari 11,9 juta catatan keuangan. Catatan ini terdiri dari 2,94 terabytes informasi rahasia dari 14 penyedia layanan asing," tulis ICIJ melalui laman resminya, Senin (4/10/2021).

Jutaan dokumen yang dikumpulkan para pewarta ICIJ terdiri dari 6,4 juta berkas, 2,9 juta gambar dan foto, 716 email, serta dokumen lain terdiri dari presentasi, rekaman suara, video, hingga spreadsheets.

Kebocoran Pandora Papers ini mengungkap dokumen transaksi keuangan dalam 5 dekade terakhir, dengan mayoritas transaksi terjadi di antara 1996 hingga 2020. Investigasi ini memberi gambaran secara luas mengenai praktik penghindaran pajak skala global.

Baca Juga:
Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Setidaknya ada 14 perusahaan cangkang yang menjadi sumber laporan jurnalisme investigasi ini. Tiga di antaranya dimiliki mantan pejabat pemerintah. Keempat belas perusahaan cangkang tersebut berdiri di yurisdiksi seperti Anguilla, Belize, Singapura, Swiss, Panama, Barbados, Siprus, Uni Emirat Arab, Bahama, Kepulauan Virgin Inggris, Seychelles, hingga Vietnam.

Seluruh data yang dikumpulkan terhubung dengan lebih dari 30.000 perusahaan dengan beragam bahasa, termasuk Inggris, Spanyol, China, Korea, Yunani, dan Rusia.

Apa saja skandal keuangan yang diungkap?
Pandora papers mengungkap sejumlah skandal keuangan terbesar di dunia. Sebagian besar skandal menyangkut tentang praktik penghindaran pajak serta pendirian perusahaan cangkang di negara suaka pajak untuk menyiasati tarif pajak yang tinggi di yurisdiksi asal.

Baca Juga:
Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Pendirian perusahaan cangkang merupakan aktivitas legal. Namun, kerahasiaan yang diberikan berisiko menutupi praktik penyuapan, pencucian uang, pendanaan teorisme, hingga penghindaran pajak. Latar belakang dan peruntukan perusahaan cangkang inilah yang perlu penelusuran lebih dalam.

Sejumlah skandal yang disunggung dalam laporan ini adalah kasus suap dalam proyek raksasa Odebracht S.A. di Brazil, dugaan penjarahan aset publik di Venezuela, skandal sepak bola internasional FIFAGate, hingga kasus investasi dan pencucian uang sejumlah tokoh publik.

Laporan jurnalisme investigasi dalam Pandora Papers ini juga mengungkap fakta bahwa AS menjadi salah satu negara favorit untuk menyembunyikan aset dan harta.

Baca Juga:
Intip Perbedaan antara OECD Model dan UN Model

Lucunya, perusahaan AS dan Barat justru sering menekan negara-negara kecil suaka pajak. Mereka mengklaim bahwa negara suaka pajak telah membiarkan masuknya aliran uang dan aset serta mengabaikan korupsi yang terjadi.

Tidak hanya itu, nama sejumlah pemimpin negara juga tertulis dalam Pandora Papers. Investigasi ini mengungkapkan aset rahasia milik lebih dari 330 politisi dan pejabat publik di lebih dari 90 negara. Bahkan 35 orang di antaranya merupakan para pemimpin negara, perwakilan, menteri, staf kepresiden, dan pejabat lainnya.

Sebagai informasi, proyek investigasi ini merupakan warisan dari Panama dan Paradise Papers. Hasil investigasi dinamakan Pandora Papers berdasarkan cerita mitos kuno, kotak Pandora.

Sama seperti dalam mitos, fakta yang terkandung dalam Pandora Papers juga akan mengungkap masalah dan krisis besar manusia. (tradiva sandriana/sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 19 Desember 2024 | 12:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Selasa, 17 Desember 2024 | 14:00 WIB LAPORAN WORLD BANK

Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Selasa, 10 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN ANTIPENGHINDARAN PAJAK

DJP: Indonesia Sudah Terapkan 12 dari 15 Rencana Aksi BEPS

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko