UNI EROPA

Pandemi Corona Jadi Momen Pas untuk Capai Kesepakatan Pajak Digital

Redaksi DDTCNews | Rabu, 08 April 2020 | 13:48 WIB
Pandemi Corona Jadi Momen Pas untuk Capai Kesepakatan Pajak Digital

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews—Komisioner Uni Eropa menilai pandemi virus Corona atau Covid-19 saat ini dinilai menjadi momentum yang tepat untuk merealisasikan kesepakatan global atas pajak digital.

Komisioner Uni Eropa Bidang Ekonomi Paulo Gentiloni mengatakan kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak negara karena pandemi Corona bisa menjadi stimulus untuk akselerasi konsensus global atas pajak digital.

“Mungkin krisis ini akan membantu memberikan dorongan untuk kerja multilateralisme dan dapat membujuk beberapa negara untuk mendukung atau menyepakati pajak digital,” katanya Rabu (8/4/2020).

Baca Juga:
Retaliasi Kanada, Produk Asal AS Bakal Dikenai Bea Masuk 25 Persen

Uni Eropa, lanjut Gentilon, menganggap penerapan pajak digital secara global sudah urgensi. Kesepakatan global atas pajak digital bisa menjadi jalan keluar dari bermunculannya aksi unilateral dari pelbagai negara atas jasa dan transaksi digital.

Kesepakatan global menjadi jalan terbaik untuk menghindari pajak berganda dan masalah lainnya yang ditimbulkan atas aksi unilateral pajak digital. Pajak atas entitas digital juga bisa menjadi tambahan stimulus dalam melawan pelemahan ekonomi akibat Corona.

“Dari sudut pandang Uni Eropa, kita masih memerlukan perpajakan digital dan kami sedang berupaya untuk mendapatkannya pada tingkat global, ini seharusnya menjadi cara terbaik," ungkapnya dilansir Euractiv.

Baca Juga:
AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Di tengah pandemic Corona, Uni Eropa kukuh untuk mempercepat konsensus global pajak digital. Rencananya, pembahasan pajak digital akan digelar pada sesi pleno G-20/OECD di Jerman pada 1-2 Juli 2020.

Untuk diketahui, negara-negara di Eropa tidak sepenuhnya satu suara terkait pajak digital. Misal, usulan tarif pajak 3% atas perusahaan digital dengan penghasilan €750 juta/tahun ditentang Irlandia, Finlandia dan Swedia.

Belum lagi, pemajakan ekonomi digital mendapat pertentangan dari Amerika Serikat (AS) selaku markas besar perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka. Prancis menjadi salah satu negara yang ingin memungut pajak digital, tetapi diintimidasi AS. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

08 April 2020 | 15:15 WIB

Jika Sistem seperti ini diterapkan di Indonesia mungkin bisa, karna dilihat dari Grafik pengguna Internet Terbesar dimana Indonesia menduduki peringkat ke-4, Tapi pasti selama proses Penerapan akan timbul Dampak Negatif secara perlahan-lahan #MariBicara

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini