PERTUKARAN DATA NASABAH

Pakar: Bank Siap Hadapi Era Keterbukaan Informasi

Redaksi DDTCNews | Senin, 18 Desember 2017 | 15:24 WIB
Pakar: Bank Siap Hadapi Era Keterbukaan Informasi

SEMARANG, DDTCNews – Era keterbukaan informasi keuangan sudah diambang pintu dan tahun 2018 menjadi penanda bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi pedoman dalam gerak ekonomi ke depan. Menghadapi tantangan itu, sektor perbankan menjadi ujung tombak dalam menyongsong perubahan tersebut.

Namun, sudah siapkah perbankan kita? Pakar ekonomi, Aviliani meyakini perbankan tanah air siap menghadapi era keterbukaan informasi. Hal tersebut ia sampaikan dalam forum diskusi menyambut HUT ke 60 AIA KAPj di Semarang, Jumat (15/12).

“Sektor perbankan sudah siap menyambut era keterbukaan informasi karena sebelumnya sektor perbankan sudah berbenah diri untuk melaksanakan FATCA,” katanya.

Baca Juga:
Layanan Pajak Bisa Dimonitor Realtime, Coretax Pangkas Biaya Kepatuhan

Sementara itu, pakar perpajakan Darussalam menjelaskan keterkaitan lahirnya pengampunan pajak dengan era transparansi informasi keuangan dengan tujuan pajak. Menurutnya, kedua hal tersebut saling terkait dan sebagai upaya mendorong transparansi dalam urusan perpajakan.

Acara panel diskusi berlangsung sangat menarik dan mengundang perhatian peserta. Hal ini tidak lain karena topiknya yang menantang dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada para panelis juga sangat kritis.

Tidak ketinggalan, John Hutagaol selaku Ketua Umum IAI KAPj memberikan padangannya terkait isu ini. Dia menjelaskan secara singkat dan padat latar belakang lahirnya keterbukaan informasi keuangan secara global untuk tujuan pajak.

Baca Juga:
FIA UI Adakan Lokakarya Online, Ulas soal Pajak Minimum Global

Hal itu kemudian diimplementasikan di masing-masing yurisdiksi termasuk Indonesia. Aturan ini kemudian berlaku dengan terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang kemudian ditetapkan dengan UU No. 9 Tahun 2017.

Selain itu, dimensi hukum juga tidak luput dari pembahasan. Hotmas Paris selaku pakar hukum bisnis menyoroti pengaturan ketentuan mengenai akses informasi keuangan yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dengan Peraturan Menkeu No. 70 Tahun 2017 yang telah diubah dengan No. 73 Tahun 2017. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 20 Desember 2024 | 10:00 WIB TAX CENTER UNIAS - KPP PRATAMA SIBOLGA

Layanan Pajak Bisa Dimonitor Realtime, Coretax Pangkas Biaya Kepatuhan

Selasa, 10 Desember 2024 | 15:48 WIB UNIVERSITAS INDONESIA

FIA UI Adakan Lokakarya Online, Ulas soal Pajak Minimum Global

Senin, 09 Desember 2024 | 14:49 WIB TAX COURT SIMULATION 2024

Kerja Sama dengan DDTC, Binus Adakan Simulasi Pengadilan Pajak

Jumat, 06 Desember 2024 | 16:37 WIB AGENDA PAJAK

World Bank Bakal Rilis Laporan Terbaru, Ada Bahasan Pajak Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?