SELANDIA BARU

Pajak Turis Asing Siap Diterapkan Tahun Depan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 21 Juni 2018 | 14:08 WIB
Pajak Turis Asing Siap Diterapkan Tahun Depan

WELLINGTON, DDTCNews - Pemerintah Selandia Baru pada Jumat pekan lalu mengumumkan rencana untuk memungut pajak turis mancanegara. Kebijakan yang rencananya dirilis tahun depan ini menjadi jawaban atas sumber pembiayaan pemerintah dalam membangun infrastruktur penopang kegiatan wisata.

Rencana kebijakan ini juga bagian dari strategi pemerintah dalam menghadapi lonjakan turis asing yang berkunjung ke negeri Kiwi dalam beberapa tahun terakhir. Data terkini hingga April 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Selandia Baru sudah mencapai angka 3,8 juta orang.

Angka ini lebih tinggi dari rata-rata kunjungan wisman dalam tiga tahun terakhir. Tercatat angka kunjungan wisman ke Selandia Baru berada di angka 4,5 juta orang per tahun tiga tahun ke belakang.

Baca Juga:
Kembangkan Pariwisata, Selangor Berencana Kenakan Pajak Turis

"Pertumbuhan yang cepat ini berdampak pada ketersediaan infrastruktur yang disediakan untuk kepentingan umum," kata Menteri Pariwisata Selandia Baru, Kelvin Davis, Jumat (15/6) dilansir The Star.

Menurutnya, lonjakan turis asing membuat pemerintah daerah kewalahan untuk menyediakan berbagai akomodasi. Oleh karena itu, butuh sumber pembiayaan baru untuk menggenjot infstruktur pendukung kegiatan pariwisata seperti fasilitas toilet hingga penyediaan lahan parkir mobil.

Adapun besaran pajak yang akan dipungut berkisar di angka NZ$ 25 hingga NZ$35 atau berkisar Rp241 ribu hingga Rp337 ribu. Pungutan tersebut akan berlaku untuk semua pengunjung internasional yang mengunjungi Selandia Baru kurang dari 12 bulan lamanya.

Baca Juga:
Pajak Turis Diprioritaskan untuk Wisatawan yang Datang dengan Pesawat

Melalui rencana kebijakan ini, pemerintah memproyeksikan adanya penambahan penerimaan sebesar NZ$80 juta atau setara dengan Rp771 miliar pada tahun pertama penerapan. Tambahan penerimaan pajak ini sepenuhnya akan diperuntukan bagi pembangunan sarana pariwisata dan kegiatan konservasi.

Kebijakan pajak turis ini tidak berlaku untuk negara tetangga Selandia Baru seperti Australia dan negara kepulauan di kawasan Samudera Pasifik. Selain itu, anak-anak di bawah usia 2 tahun dan orang asing yang masuk menggunakan visa khusus juga bebas dari pungutan pajak ini.

Hingga kini, pemerintah Selandia Baru tengah menampung seluruh opini publik perihal penerapan pajak turis hingga 15 Juli 2018. Konsensus diharapkan dapat dicapai pada September 2018, sehingga bisa mulai berlaku pada semester II tahun 2019. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 Desember 2024 | 19:15 WIB SELANDIA BARU

Menkeu Ini Ingin Beri Relaksasi Pajak untuk Badan Amal

Selasa, 19 November 2024 | 11:30 WIB MALAYSIA

Kembangkan Pariwisata, Selangor Berencana Kenakan Pajak Turis

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan