Pajak & Tanah Hambat Penerapan Paket Kebijakan

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menerbitkan 13 paket kebijakan. Saat ini, evaluasi masih terus dilakukan, terutama mengenai efektivitas dari paket-paket kebijakan tersebut.

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hingga saat ini,terdapat beberapa persoalan yang menjadi kendala utama bagi pemerintah dalam hal penerapan regulasi. Utamanya adalah masalah pajak dan pengurusan lahan.

"Ada sekitar 84 permasalahan yang seharusnya sudah selesai, tapi 85% sudah tuntas ditangani sedangkan sisanya masih dalam proses. Kasus terbesar tetap pada tanah dan pajak," kata Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Darmin pun meminta kepada kelompok kerja yang telah dibentuk untuk dapat segera menyelesaikan masalah lahan ini. Bagi regulasi yang masih belum dapat diselesaikan, Darmin pun akan menyurati para menteri yang bersangkutan.

“Kami akan mengirimkan surat kepada Menteri terkait, surat itu sebagai tanda bahwa sektor tersebut mendapat rapor merah,” tuturnya.

Selanjutnya, pemerintah dan satgas akan melakukan penetapan kasus yang perlu ditangani segera. Satgas yang telah dibuat diharapkannya berfungsi efektif dan berjalan dengan baik, guna menuntaskan masalah yang masih terjadi.

"Jadi satgas ini efektif dan berjalan dengan baik dan kita ingin ingatkan kita enggak mau rutin saja loh pertemuan," pungkas Darmin. (Amu)