Pajak Sektor Pariwisata Mulai Jadi Andalan

SEMARANG, DDTCNews—Pemkot Semarang akan menempatkan pajak sektor pariwisata, yaitu pajak hotel, restoran, dan hiburan, sebagai andalan, seiring dengan tumbuhnya investasi sektor pariwisata, terutama hotel, dan tren positif perkembangan sektor pariwisata di Semarang.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan pada 2018, pendapatan pajak sektor wisata diproyeksi akan mencapai Rp246,8 miliar. Proyeksi tersebut lebih tinggi ketimbang pajak penerangan jalan umum (PPJU) yang ditarget sebesar Rp229,7 miliar.

“Proyeksi kami, tahun ini pajak pariwisata akan masuk jadi 3 besar. Grafiknya semakin naik, ini jadi gambaran bagaimana pengembangan wisata Kota Semarang sudah on the right track,” ujarnya seusai membuka Gebyar Pajak Daerah di Semarang, akhir pekan lalu.

Sejak dahulu hingga 2017, pajak terbesar Pemkot Semarang didominasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta PPJU. Pada 2017, pemkot meraup Rp416 miliar dari BPHTB, Rp348 miliar dari PBB, dan Rp208 miliar dari PPJU.

“Pada 2011 sektor wisata hanya menyumbang pendapatan pajak Rp75,9 miliar saja. kemudian terus meningkat hingga Rp205,8 milyar pada 2017,” kata Hendi, panggilan akrab Hendrar, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Semarang ini.

Hendi juga menegaskan apabila realisasi pajak pariwisata bisa masuk dalam tiga besar, seperti dilansirjateng.tribunnews.com, berarti pendapatan pajak Kota Semarang sudah didominasi sektor produktif dengan adanya BPHTB sebagai penyumbang pajak terbesar.

“Ini bagian dari komitmen kami menggenjot pajak sektor produktif. Konsep pembangunan Kota Semarang sekarang itu bergerak bersama, maka dalam kebijakan pajak juga semangatnya mengarah agar baik pemerintah maupun masyarakat dapat tumbuh bersama,” kata Hendi.

Hal itu juga terlihat bagaimana pada 2013 untuk pertama kalinya pendapatan asli daerah Kota Semarang tembus Rp1 triliun, dan terus sampai Rp1,8 triliun pada 2017. Peningkatan PAD itu berbanding lurus dengan investasi yang mencapai Rp20,5 triliun pada tahun itu. (Bsi)