Pajak Pornografi Diusulkan Untuk Danai Tembok Perbatasan

JAKARTA, DDTCNews – Senator Negara Bagian Arizona Gail Griffin memperkenalkan rencana undang-undang terkait pungutan konten pornografi. Uniknya, salah satu pos yang bisa didanai dari pungutan tersebut adalah tembok perbatasan Amerika Serikat (AS) dan Meksiko.

Senator Gail Griffin, dalam rencana undang-undang (RUU) tersebut, akan memaksa peritel komputer dan telepon untuk menginstal perangkat lunak penghalang konten pornografi (porn-blocking software). Perangkat lunak yang menjadi filter tersebut bisa dihapus dengan biaya sekitar US$20.

“Filter hanya akan dihapus jika pelanggan memintanya dan mereka dapat membuktikan sudah berusia 18 tahun. Mereka membayar setidaknya US$20 dan akan dikirim ke negara,” demikian informasi terkait rancangan undang-undang tersebut, seperti dilansir dari Arizona Mirror, Rabu (23/1/2019).

RUU ini juga akan mengatur Simpanan Pencegahan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Anak John McCain. Semua pungutan US$20 akan dikirim menjadi satu dalam simpanan (fund) tersebut. Dari simpanan tersebut, akan ada beberapa program. Salah satu yang unik adalah tembok perbatasan AS dan Meksiko.

Seperti diketahui, keinginan untuk membangun tembok perbatasan AS dan Meksiko oleh Presiden AS Donald Trump telah berimbas pada penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown). Trump bersikeras tidak mengakhiri penutupan itu jika dana anggaran pembangunan tembok US$5 miliar tidak disetujui.

Selain itu, beberapa program yang bisa didanai dari pungutan tersebut adalah layanan kesehatan fisik dan mental, pemberian tempat tinggal sementara dan permanen, pembayaran konseling dan rehabilitasi keluarga.

Dana juga bisa digunakan untuk pencegahan/perlindungan korban perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, prostitusi, perceraian, pelecehan anak, dan kekerasan seksual. Program penegakan hukum juga bisa didanai dari pungutan pajak konten porno tersebut.

RUU ini juga menegaskan bahwa perangkat lunak harus memblokir semua akses ke situs website apapun yang memfasilitasi prostitusi dan konten pornografi. Jika tidak memblokir situs website dalam waktu tertentu setelah menerima laporan, peritel akan menghadapi denda US$500 per situs website dan biaya pengacara.

Sejauh ini RUU tersebut baru diperkenalkan dan tidak jelas peluang pengesahan di level badan legislatif negara bagian. Namun, Partai Republik memegang mayoritas suara di DPR dan Senat Negara Bagian Arizona. Gubernur yang memimpin juga dari Republik, sama seperti Gail Griffin. (kaw)