EDUKASI PAJAK

Pajak Jadi Penentu Kualitas Pendidikan, Wamenkeu Beberkan Alasannya

Dian Kurniati | Senin, 11 September 2023 | 14:23 WIB
Pajak Jadi Penentu Kualitas Pendidikan, Wamenkeu Beberkan Alasannya

Wamenkeu Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai pajak menjadi salah satu faktor penentu dalam perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.

Suahasil mengatakan pemerintah melaksanakan berbagai program pendidikan menggunakan APBN yang utamanya bersumber dari pajak. Dia pun berharap perbaikan kualitas pendidikan ini dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.

"Kita menuntut pendidikan yang baik untuk masyarakat. Uangnya dari mana? Kita kumpulkan dari masyarakat, kita kumpulkan dari pajak," katanya dalam kuliah umum di Universitas Nias Raya, Senin (11/9/2023).

Baca Juga:
Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Suahasil mengatakan pemerintah memiliki berbagai program untuk perbaikan kualitas pendidikan. Di level perguruan tinggi, program yang tersedia antara lain beasiswa melalui skema bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah).

Dengan berbagai program beasiswa tersebut, peran universitas juga tetap diperlukan agar mahasiswa mudah untuk mengaksesnya.

Dia kemudian menyinggung beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga berasal dari APBN, yang dikontribusikan oleh pajak. Beasiswa ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Meski demikian, Suahasil juga mewanti-wanti agar penerima beasiswa dari pemerintah dapat berkontribusi untuk masyarakat.

"Kalau orang dapat beasiswa LPDP, dia harus mengembalikannya. Bukan dalam bentuk utang, tetapi dikembalikan dalam bentuk kerja di tengah masyarakat," ujarnya.

Suahasil menambahkan pembangunan ekonomi ke depan bakal dihadapkan pada berbagai tantangan. Menurutnya, ada 4 kunci yang harus dilaksanakan agar Indonesia dapat menjaga pembangunan ekonominya secara berkelanjutan.

Baca Juga:
Gencar Edukasi, DJP Harap Pegawai Pajak dan WP Terbiasa dengan Coretax

Pertama, memetik pelajaran dari pandemi Covid-19 sekaligus tetap menjaga kewaspadaan terhadap risiko kesehatan di masa depan. Kedua, mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, terutama UMKM.

Ketiga, beradaptasi dengan berbagai perkembangan teknologi digital. Keempat, mengarahkan pembangunan pada ekonomi hijau. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Minggu, 20 Oktober 2024 | 08:00 WIB CORETAX SYSTEM

Gencar Edukasi, DJP Harap Pegawai Pajak dan WP Terbiasa dengan Coretax

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja