Pajak Final UMKM 0,5% Dikali Apa? Simak Lagi Skema di PP 55/2022

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dapat memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5%. Perlu diingat, dasar pengenaan pajak yang biasa disebut PPh final UMKM ini bukanlah penghasilan neto.

Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) PP 55/2022, dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh final adalah jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, ada bagian peredaran bruto yang tidak dikenai pajak.

“Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu …, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan,” Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022, dikutip pada Jumat (1/12/2023).

Adapun bagian peredaran bruto dari usaha tidak dikenai PPh tersebut merupakan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Singkatnya, untuk wajib pajak orang pribadi, penghitungan berdasarkan tarif PPh bersifat final sebesar 0,5% dikalikan dengan DPP setelah memperhitungkan bagian peredaran bruto dari usaha (sampai dengan Rp500 juta) yang tidak dikenai pajak. Simak pula ‘Ada Omzet Bebas Pajak, Ini Contoh Hitungan PPh Final WP OP PP 55/2022’.

Sementara untuk wajib pajak badan, penghitungan langsung berdasarkan tarif PPh bersifat final sebesar 0,5% dikalikan dengan DPP (tanpa ada bagian peredaran bruto yang tidak dikenai pajak). Adapun wajib pajak badan itu berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau BUMDes/BUMDesma.

Adapun peredaran bruto yang dijadikan DPP merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Penggunaan tarif PPh final 0,5% ini paling lama 7 tahun pajak bagi orang pribadi. Kemudian, penggunaan paling lama 4 tahun pajak bagi badan berbentuk koperasi, CV, firma, BUMDes/BUMDesma, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang. Penggunaan paling lama 3 tahun pajak bagi badan berbentuk perseroan terbatas. (kaw)