JERMAN

Pajak Daging Diusulkan Naik untuk Jaga Iklim, Apa Hubungannya?

Redaksi DDTCNews | Kamis, 08 Agustus 2019 | 11:06 WIB
Pajak Daging Diusulkan Naik untuk Jaga Iklim, Apa Hubungannya?

Ilustrasi. (foto: .organizedtransitionsllc.com)

BERLIN, DDTCNews – Anggota Parlemen Jerman mengusulkan kenaikan tarif pajak atas daging dengan alasan untuk perlindungan iklim.

Saat ini, daging di Jerman mendapat insentif melalui penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 7%. Atas kondisi tersebut, anggota parlemen meminta agar tarif dinaikkan menjadi 19% sesuai dengan tarif standar.

“Saya lebih suka menghapuskan pengurangan tarif PPN untuk daging dan mengalokasikannya untuk perlindungan hewan,” ujar Friedrich Ostendorf, juru bicara kebijakan pertanian untuk Greens, Rabu (7/8/2019).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Adapun rencana kenaikan tarif itu pada awalnya diusulkan oleh Animal Welfare Association Jerman. Mereka menyebut pengenaan pajak yang lebih tinggi atas daging akan menurunkan tingkat emisi CO2. Selain itu, tarif yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan kualitas pertenakan Jerman.

Sejalan dengan itu, mereka juga menyoroti penelitian yang menunjukkan sektor peternakan bertanggung jawab atas sekitar 14,5% dari emisi gas rumah kaca global. Emisi itu berasal dari gas metana yang dihasilkan oleh sapi.

Gas metana ini sebanding dengan seluruh emisi yang berasal dari mobil, pesawat, kapal, dan transportasi lainnya. Padahal, Jerman telah menyetujui rencana perlindungan iklim pada 2016. Rencana itu berupa kesepakatan untuk menurunkan emisi di sektor pertanian – termasuk perternakan – hingga 31% sampai 34% pada 2030.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Masalah emisi ini dapat diperparah dengan tingginya tingkat konsumsi daging di Jerman. Berdasarkan penjelasan dari Kantor Statistik Federal, pada paruh pertama 2019, tempat pemotongan hewan di Jerman menyembelih 29,4 juta babi, sapi, domba, kambing, dan kuda.

Secara teori, kenaikan tarif PPN atas daging akan membuat harga melambung. Harga yang lebih mahal diperkirakan akan dapat menurunkan angka konsumsi daging.

Albert Stegemann, juru bicara urusan pertanian di partai pengusung Angela Merkel terbuka untuk saran atas rencana ini. Dia juga setuju pendapatan tambahan yang dihasilkan harus dialokasikan untuk membantu restrukturisasi peternakan daripada masuk ke kas pemerintah.

“Penghasilan tambahan ini harus digunakan sebagai premi kesejahteraan hewan untuk mendukung para peternak di Jerman selama restrukturisasi mereka,” ungkap Stegemann, seperti dilansir dari foxnews. (MG-nor/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN