Pajak atas THR Tidak Ditanggung Pemerintah, Ini Contoh Penghitungannya

JAKARTA, DDTCNews – Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas tunjangan hari raya (THR) tidak termasuk dalam pajak yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam skema insentif untuk karyawan pada 440 sektor usaha yang terdampak pandemi virus Corona.

Cara penghitungan PPh 21 DTP sebenarnya sama seperti masa pajak saat tidak ada pembagian THR oleh perusahaan. Simak artikel ‘Ini Contoh Penghitungan Pajak Gaji Karyawan Ditanggung Pemerintah’. PPh 21 DTP hanya diberikan untuk penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur.

“Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR,” demikian bunyi penggalan ketentuan yang disampaikan dalam contoh soal di lampiran Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020.

Selain itu, seperti yang diberitakan sebelumnya, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.

Hal ini dikarenakan salah batasan penghasilan bruto menjadi salah satu syarat atau kriteria penerima insentif. Selain itu, ada pula syarat sektor (440 klasifikasi lapangan usaha/KLU) dan/atau ditetapkan sebagai perusahaan KITE. Pegawai tersebut juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak.

Berikut ini salah satu contoh penghitungan PPh Pasal 21 DTP untuk pegawai/karyawan yang menerima gaji dan tunjangan serta membayar iuran pensiun, serta menerima THR. Contoh ini disambil dari Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020.

Tuan C (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791). Pada Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00 serta menerima tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp10.000.000,00.

Dari contoh tersebut, penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan senilai Rp15.000.000,00 sebulan. Jika disetahunkan (dikali 12 bulan) menjadi Rp180.000.000,00 atau masih di bawah batas maksimal insentif Rp200 juta.

Dengan demikian, Tuan C dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Berikut penghitungan nilai PPh Pasal 21 DTP dan penghasilan setelah pajak yang pada akhirnya diterima oleh karyawan.

Dari nilai penghitungan tersebut, penghasilan yang diterima karyawan bertambah. Namun, penambahan hanya berasal dari PPh Pasal 21 DTP atas penghasilan dan tunjangan, tidak termasuk THR.

Awalnya (jika tidak ada insentif PPh Pasal 21 DTP), penghasilan setelah kena pajak yang diterima Tuan C senilai Rp23.649.167,00. Setelah ada PPh Pasal 21 DTP, penghasilan yang diterima menjadi Rp24.575.000,00.

Baca juga artikel ‘Simak, Ini Ketentuan Insentif Pajak Gaji Pegawai Ditanggung Pemerintah’ dan ‘Insentif Pajak Gaji Karyawan Belum Tentu Diberi Selama 6 Bulan’. Anda juga bisa menyimak Kamus Pajak ‘Jadi Stimulus untuk Manufaktur, Apa Itu PPh 21 Ditanggung Pemerintah?’. (kaw)