Pajak Alat Berat dan PBJT Listrik Boleh Dipungut Mulai Tahun Depan

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkan pemda untuk memungut pajak alat berat (PAB) dan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) tenaga listrik pada tahun depan.

Merujuk pada Permendagri 84/2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023, target PAB dan PBJT tenaga listrik sudah dapat dianggarkan dan dipungut sepanjang perda atas kedua pajak tersebut telah ditetapkan.

"[PAB dan PBJT] dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama perda telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam UU 1/2022 maupun peraturan pelaksanaannya," bunyi lampiran Permendagri 84/2022, dikutip pada Senin (10/10/2022).

Dalam permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun-tahun sebelumnya, pemda dilarang menganggarkan dan memungut pajak kendaraan bermotor (PKB) atas alat berat. PKB atas alat berat tidak dapat dipungut sesuai dengan Putusan MK No. 15/PUU-XV/2017.

Pemungutan pajak atas penggunaan tenaga listrik atau pajak penerangan jalan (PPJ) hanya dapat dipungut oleh pemda dengan tetap memperhatikan Putusan MK No. 80/PUU-XV/2017.

Dalam Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017, PPJ hanya dapat dipungut sampai dengan 3 tahun sejak putusan dibacakan atau pada tanggal 12 Desember 2021.

Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) PBJT Tenaga Listrik selaku pengganti PPJ telah disusun oleh pemerintah dan juga sudah selesai dilakukan konsultasi publik pada Juli 2022. Namun, PP tentang PBJT Tenaga Listrik masih belum diterbitkan.

Perlu dicatat, pemda sesungguhnya belum memiliki kewajiban untuk menganggarkan dan memungut PAB dan PBJT tenaga listrik pada tahun depan.

Pada Pasal 187 UU HKPD, perda pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih berlaku selama maksimal 2 tahun sejak UU HKPD diundangkan.

UU HKPD telah diundangkan pada 5 Januari 2022. Dengan demikian, perda pajak daerah sebelum UU HKPD masih berlaku maksimal hingga 5 Januari 2024. Setelah 5 Januari 2024, ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah harus sudah sesuai dengan UU HKPD.

Saat ini, pemda masih memiliki waktu untuk menyusun 1 perda yang menjadi dasar dari pemungutan seluruh jenis pajak dan retribusi yang menjadi kewenangannya. Simak juga, Kemendagri Siapkan Aturan Pajak Alat Berat, Begini Gambarannya.

Perda harus memuat jenis pajak dan retribusi, subjek dan wajib pajak, subjek dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, dan tarif. (rig)