Ilustrasi. (DDTCNews)
BANGKOK, DDTCNews – Pemerintah Thailand akan segera mengumumkan insentif pajak baru dan beberapa pelonggaran peraturan guna meningkatkan daya saing investasi, sekaligus menarik lebih banyak investor asing.
Wakil Perdana Menteri Supattanapong Punmeechaow mengatakan Thailand ingin memanfaatkan kesempatan rencana relokasi investor yang ingin merelokasi usahanya karena perang dagang AS-China.
"Pemerintah membidik paket investasi segar yang tinggi. Thailand akan semakin menarik bagi investasi asing, terutama di kalangan investor yang ingin merelokasi basis produksinya," katanya, dikutip Rabu (3/3/2021).
Supattanapong menuturkan pemerintah telah melihat tanda-tanda pemulihan kinerja ekonomi pada kuartal IV/2020. Khusus pada foreign direct investment (FDI) atau investasi asing, diperkirakan akan pulih tahun ini.
Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Thailand mengalami kontraksi menjadi -6,1%, terburuk dalam 22 tahun terakhir atau ketika krisis moneter 1998. Kinerja ekonomi agak membaik di penghujung tahun seiring dengan meningkatnya konsumsi swasta dan pemerintah.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, lanjut Supattanapong, pemerintah akan mengeluarkan paket insentif pajak untuk menarik investasi asing. Jika tidak ada aral melintang, paket insentif tersebut akan diumumkan akhir bulan ini.
Dewan Investasi telah menyetujui langkah-langkah tambahan untuk menarik investasi asing. Misal, mengurangi pajak penghasilan badan sebesar 50% selama lima tahun untuk proyek-proyek investasi senilai setidaknya 1 miliar baht atau setara dengan Rp470,6 miliar.
Supattanapong berharap investasi akan menjadi kontributor utama dalam memulihkan perekonomian Thailand tahun ini. "Investasi riil dari sektor swasta diperkirakan mencapai 450 miliar baht [Rp211,7 triliun] untuk 2021," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.