TAIWAN

P3B Segera Rampung, Produsen Semikonduktor Ini Bakal Diuntungkan

Muhamad Wildan | Minggu, 20 Agustus 2023 | 12:00 WIB
P3B Segera Rampung, Produsen Semikonduktor Ini Bakal Diuntungkan

Ilustrasi.

TAIPEI, DDTCNews - Pemerintah Taiwan menargetkan penyusunan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antara Taiwan dan AS akan rampung dalam waktu dekat.

Menteri Ekonomi Taiwan Wang Meihua mengatakan P3B antara kedua negara diperlukan mengingat investasi oleh perusahaan dari kedua negara terus tumbuh. Menurutnya, P3B dibutuhkan untuk mencegah pemajakan berganda atas investasi Taiwan di AS dan sebaliknya.

"Harapannya dalam beberapa bulan yang akan datang kita dapat mencapai kesimpulan atas P3B ini," katanya, dikutip pada Minggu (20/8/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Menurut Wang, keberadaan P3B akan memberikan manfaat besar khususnya bagi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Sebagai informasi, TSMC merupakan perusahaan produsen semikonduktor terbesar di dunia dan berencana untuk membangun pabrik baru di Arizona, AS.

"TSMC akan diuntungkan dengan hadirnya P3B. Tanpa P3B, TSMC bakal terbebani oleh pajak berganda bila memutuskan untuk menanamkan modal di AS," tutur Wang seperti dilansir scmp.com.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Investasi di Kedua Negara

Saat ini, penanaman modal oleh perusahaan Taiwan di AS sudah mencapai US$17 miliar. Sementara itu, penanaman modal perusahaan AS di Taiwan juga sudah mencapai US$16 miliar.

Tanpa adanya P3B antara Taiwan dan AS, perusahaan Taiwan harus menanggung beban pajak yang lebih besar bila dibandingkan dengan perusahaan dari negara lain.

Untuk diketahui, pembahasan P3B oleh Taiwan dan AS dilaksanakan berdasarkan Taiwan Tax Agreement Act. Undang-undang ini mendapatkan dukungan penuh baik dari Partai Demokrat maupun dari Partai Republik.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah AS diminta untuk menegosiasikan P3B dengan American Institute in Taiwan (AIT) dan Taipei Economic and Cultural Representative Office (TECRO).

Keberadaan P3B antara kedua negara dianggap perlu untuk memfasilitasi investasi antara kedua negara, menangkal agresi China, dan menjaga stabilitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja