SPANYOL

Otoritas Perkuat Pengawasan Terhadap Wajib Pajak yang Pindah Residen

Redaksi DDTCNews | Rabu, 10 Februari 2021 | 10:50 WIB
Otoritas Perkuat Pengawasan Terhadap Wajib Pajak yang Pindah Residen

Ilustrasi. (DDTCNews)

MADRID, DDTCNews – Pemerintah Spanyol akan memakai analisis big data untuk memperkuat proses bisnis pengawasan pajak pada tahun ini, terutama terhadap orang-orang kaya yang memilih tinggal di luar negeri.

Buletin resmi pemerintah (BOE) menjabarkan kebijakan pajak beserta tarifnya yang berlaku pada tahun ini. Salah satu agenda prioritas adalah memperkuat pengawasan terhadap orang kaya yang memilih tinggal di luar negeri karena alasan pajak.

"Badan pajak Spanyol akan menggunakan analisis big data sebagai alat untuk mengetahui apakah orang dengan penghasilan tinggi berpura-pura tinggal di luar negeri karena alasan pajak," tulis keterangan BOE dikutip Rabu (10/2/2021).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Tujuan utama dari pengawasan tersebut adalah memastikan atau menguji kebenaran warga Spanyol yang mengklaim telah pindah keluar negeri. Nanti, proses bisnis untuk time test ini berdasarkan berbagai variabel data dan informasi.

Otoritas akan menggunakan data seperti lokasi saat melakukan login di akun sosial media dan rekam medis kunjungan dokter. Petugas pajak juga akan menggunakan data kartu kredit dan data lain yang tersedia untuk individu tertentu yang menjadi sasaran prioritas pengawasan pajak.

"Badan pajak juga akan memperhitungkan sumber utama penghasilan wajib pajak dan memeriksa aktivitas kerabat keluarga," jelas laporan BOE.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Sementara itu, ketua serikat pegawai badan pajak Spanyol (Gestha) Carlos Cruzado mengatakan kebutuhan SDM untuk memerangi praktik penipuan pajak antara 15.000—17.500 kasus pada tahun fiskal 2027.

Pegawai pajak juga memerlukan tambahan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Menurutnya, penambahan SDM dan peningkatan kompetensi perlu dilakukan dengan cepat karena pandemi Covid-19 telah menggerus basis pajak secara signifikan.

"Sekitar 83% dari total tenaga kerja badan pajak saat ini membutuhkan pelatihan tambahan untuk menerapkan pola kerja baru dalam menggunakan instrumen analisis big data," tutur Cruzado seperti dilansir thelocal.es. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China