PAKISTAN

Otoritas Justru Usulkan Pemangkasan Tarif Bea Masuk Ponsel, Ada Apa?

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 07 Januari 2020 | 15:21 WIB
Otoritas Justru Usulkan Pemangkasan Tarif Bea Masuk Ponsel, Ada Apa?

Ilustrasi.

ISLAMABAD, DDTCNews – Otoritas pendapatan Pakistan (Federal Board of Revenue /FBR) mengusulkan pemangkasan bea masuk pada ponsel dengan harga kurang dari US$100. Langkah ini dilakukan guna memfasilitasi visi digitalisasi Pakistan.

Ketua FBR Shabbar Zaidi menjelaskan pemangkasan bea masuk ditujukan untuk mengurangi pajak penjualan yang harus ditanggung konsumen. Dengan demikian, diharapkan harga ponsel semakin terjangkau dan dapat meningkatkan volume impor ponsel di Pakistan.

“Pengurangan bea ini diharapkan dapat meningkatkan volume impor ponsel di Pakistan. Sampai batas tertentu, kebijakan ini mungkin juga dapat menetralkan dampak negatif dari kebijakan ini sendiri," demikian kutipan draft yang disahkan Zaidi, Senin (6/1/2020).

Baca Juga:
Catat! Buku Hiburan, Roman Populer, Hingga Komik Tetap Kena Bea Masuk

Sama halnya dengan Zaidi, Kementerian Keuangan optimis pemangkasan bea masuk tidak akan memberikan dampak signifikan pada pendapatan keseluruhan. Sebab, bea masuk yang lebih rendah diprediksi akan mendorong dealer untuk mengimpor lebih banyak ponsel.

Terlebih, FBR mencatat volume impor ponsel pada Juli hingga November 2019 mencapai US$ 391 juta (setara Rp75,5 miliar). Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan volume impor sebesar 58% bila dibandingkan dengan volume impor tahun sebelumnya yang hanya US$248 juta (setara Rp47,9 miliar).

Adapun latar belakang munculnya usulan ini lantaran adanya peningkatan tarif bea masuk pada Mei 2019 lalu. Peningkatan tarif tersebut dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah pajak yang dipungut atas impor barang mewah.

Baca Juga:
Jelang Penerapan Opsen Pajak, Pemda Perkuat Digitalisasi Daerah

Namun, Komite Tetap Senat (Senate Standing Committee) Bidang Teknologi Informasi menyarankan FBR untuk memangkas bea masuk. Komite Senat menyebut bea masuk yang tinggi akan menghambat akselerasi digitalisasi dan tidak tidak sesuai dengan visi digitalisasi Pakistan.

Komite juga berharap kebijakan ini dapat memberikan bantuan kepada masyarakat awam. Selain itu, atas rekomendasi Komite, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Teknologi Informasi tengah menyiapkan proposal untuk merevisi pajak penjualan dan bea masuk pada ponsel.

Akan tetapi, proposal ini masih dalam perdebatan karena memicu kemarahan dari produsen ponsel lokal. Pasalnya, para produsen menganggap pemangkasan bea masuk pada ponsel impor akan memengaruhi penjualan produk lokal.

“Diharapkan setelah pertemuan lain dengan para pemangku kepentingan, kesepakatan bulat tentang pemangkasan bea masuk akan tercapai,” imbuh Zaidi, seperti dilansir samaa.tv.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Catat! Buku Hiburan, Roman Populer, Hingga Komik Tetap Kena Bea Masuk

Rabu, 18 Desember 2024 | 12:30 WIB KOTA SUKABUMI

Jelang Penerapan Opsen Pajak, Pemda Perkuat Digitalisasi Daerah

Kamis, 12 Desember 2024 | 09:30 WIB PENERIMAAN BEA DAN CUKAI

Realisasi Setoran Bea dan Cukai Capai Rp257 Triliun, Tumbuh 5,2 Persen

Minggu, 08 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?