PAKISTAN

Otoritas Justru Usulkan Pemangkasan Tarif Bea Masuk Ponsel, Ada Apa?

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 07 Januari 2020 | 15:21 WIB
Otoritas Justru Usulkan Pemangkasan Tarif Bea Masuk Ponsel, Ada Apa?

Ilustrasi.

ISLAMABAD, DDTCNews – Otoritas pendapatan Pakistan (Federal Board of Revenue /FBR) mengusulkan pemangkasan bea masuk pada ponsel dengan harga kurang dari US$100. Langkah ini dilakukan guna memfasilitasi visi digitalisasi Pakistan.

Ketua FBR Shabbar Zaidi menjelaskan pemangkasan bea masuk ditujukan untuk mengurangi pajak penjualan yang harus ditanggung konsumen. Dengan demikian, diharapkan harga ponsel semakin terjangkau dan dapat meningkatkan volume impor ponsel di Pakistan.

“Pengurangan bea ini diharapkan dapat meningkatkan volume impor ponsel di Pakistan. Sampai batas tertentu, kebijakan ini mungkin juga dapat menetralkan dampak negatif dari kebijakan ini sendiri," demikian kutipan draft yang disahkan Zaidi, Senin (6/1/2020).

Baca Juga:
Direvisi Lagi! Aturan Kepabeanan Atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

Sama halnya dengan Zaidi, Kementerian Keuangan optimis pemangkasan bea masuk tidak akan memberikan dampak signifikan pada pendapatan keseluruhan. Sebab, bea masuk yang lebih rendah diprediksi akan mendorong dealer untuk mengimpor lebih banyak ponsel.

Terlebih, FBR mencatat volume impor ponsel pada Juli hingga November 2019 mencapai US$ 391 juta (setara Rp75,5 miliar). Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan volume impor sebesar 58% bila dibandingkan dengan volume impor tahun sebelumnya yang hanya US$248 juta (setara Rp47,9 miliar).

Adapun latar belakang munculnya usulan ini lantaran adanya peningkatan tarif bea masuk pada Mei 2019 lalu. Peningkatan tarif tersebut dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah pajak yang dipungut atas impor barang mewah.

Baca Juga:
Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Namun, Komite Tetap Senat (Senate Standing Committee) Bidang Teknologi Informasi menyarankan FBR untuk memangkas bea masuk. Komite Senat menyebut bea masuk yang tinggi akan menghambat akselerasi digitalisasi dan tidak tidak sesuai dengan visi digitalisasi Pakistan.

Komite juga berharap kebijakan ini dapat memberikan bantuan kepada masyarakat awam. Selain itu, atas rekomendasi Komite, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Teknologi Informasi tengah menyiapkan proposal untuk merevisi pajak penjualan dan bea masuk pada ponsel.

Akan tetapi, proposal ini masih dalam perdebatan karena memicu kemarahan dari produsen ponsel lokal. Pasalnya, para produsen menganggap pemangkasan bea masuk pada ponsel impor akan memengaruhi penjualan produk lokal.

“Diharapkan setelah pertemuan lain dengan para pemangku kepentingan, kesepakatan bulat tentang pemangkasan bea masuk akan tercapai,” imbuh Zaidi, seperti dilansir samaa.tv.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

BERITA PILIHAN
Rabu, 05 Februari 2025 | 09:30 WIB KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT

Rugikan Negara Rp1,48 Miliar, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejari

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:47 WIB KURS PAJAK 05 FEBRUARI 2025 - 11 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat! Berbalik Perkasa Atas Dolar AS

Rabu, 05 Februari 2025 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP Beri Imbauan Soal Bukti Potong PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov