Optimalisasi Pajak, Pemkot Bekasi Siap Mendata Restoran Online

BEKASI, DDTCNews – Pemkot Bekasi berencana mengoptimalkan pemungutan pajak atas restoran yang menjual makanannya melalui aplikasi pesan antar.

Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian Bapenda Kota Bekasi Agustinus Prakoso mengatakan Bapenda akan melakukan pendataan dan mengenakan pajak atas penjualan dari restoran beromzet di atas Rp10 juta per bulan.

"Terkait hal tersebut, kami sedang menyiapkan regulasinya. Di rancangan peraturan daerah (raperda) akan kami masukkan unsur dari pendataan pajak restoran online," katanya, dikutip pada Selasa (18/7/2023).

Agustinus menuturkan upaya penggalian potensi pajak daerah dari restoran yang melakukan penjualan lewat aplikasi pesan antar sudah sesuai dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Nanti, UPTD Pajak di setiap kecamatan bakal melaksanakan pendataan atas calon wajib pajak yang melakukan penjualan melalui aplikasi pesan antar seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan sejenisnya.

"Prinsipnya bagaimana pembangunan di Kota Bekasi yang notabene bergerak di jasa pelayanan, bisa menambah PAD tersebut," tutur Agustinus seperti dilansir radarbekasi.id.

Sebagai informasi, makanan dan minuman yang dijual oleh restoran atau jasa boga merupakan salah satu barang yang menjadi objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sesuai dengan UU HKPD.

"Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran," bunyi Pasal 1 angka 44 UU HKPD.

Pelaku usaha memenuhi kriteria sebagai restoran jika menyediakan layanan penyajian makanan ataupun minuman berupa meja, kursi, ataupun peralatan makan dan minum. Bila restoran memenuhi kriteria tersebut, tarif PBJT yang dikenakan sebesar 10%. (rig)