Opsi Penambahan Objek Kena PPh Impor Dilirik

JAKARTA, DDTCNews – Selain kenaikan tarif pajak penghasilan impor, Kementerian Keuangan juga melirik opsi penambahan jumlah komoditas impor yang dikenai pajak.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara mengungkapkan pilihan kebijakan tersebut usai rapat paripurna DPR RI, Selasa (28/8/2018). Menurutnya opsi penggunaan instrumen fiskal, apapun bentuknya, masih terbuka dengan tujuan menekan laju impor.

“Itu semua kami review, menaikkan [tarif pajak] maupun menambah [jumlah komoditas],” katanya, seperti dikutip pada Rabu (29/8/2018).

Suahasil pun menjelaskan agar kebijakan pengendalian yang dilakukan pemerintah tepat sasaran, akan ada sinkronisasi data komoditas impor, terutama untuk barang konsumsi. Data dari Ditjen Pajak akan menjadi referensi.

“Kami cocokkan lagi dengan daftar impor barang konsumsi, yang sekarang daftarnya lebih bagus di Bea Cukai, karena Bea Cukai sudah tertibkan impor barang borongan,” imbuhnya.

Jika pilihan tarif pajak yang digunakan, maka besar kemungkinan akan ada pembaruan dalam bentuk peraturan menteri keuangan (PMK). Selama ini, pungutan pajak atas beberapa barang impor sudah diatur dalam aturan setingkat PMK.

Regulasi itu yakni PMK No.34/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Beberapa barang konsumsi dikenai tarif 2,5% hingga 10%.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan setidaknya ada 900 komoditas impor barang konsumsi yang masuk radar untuk dikendalikan volume impornya. Saat ini proses kajian tengah dilakukan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. (kaw)