ADMINISTRASI PAJAK

Operator Seluler Tak Bisa Terima OTP Daftar NPWP, Bisa via Kring Pajak

Redaksi DDTCNews | Selasa, 20 Agustus 2024 | 18:00 WIB
Operator Seluler Tak Bisa Terima OTP Daftar NPWP, Bisa via Kring Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Pengiriman kode OTP atau token melalui SMS merupakan salah satu tahapan validasi dalam pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui e-registration.

Perlu dicatat, Ditjen Pajak (DJP) hanya mengirimkan kode OTP ke nomor ponsel wajib pajak yang menggunakan operator seluler Telkomsel, XL, dan Indosat. Selain itu, tidak bisa. Namun, jangan khawatir. Permintaan OTP sebenarnya bisa dilakukan melalui telepon Kring Pajak 1500200 atau live chat di pajak.go.id.

"Jika masih terkendala [pengiriman via SMS], masih bisa meminta kode OTP melalui Kring Pajak dengan menghubungi telepon 1500200 atau livechat pajak.go.id," tulis Kring Pajak saat menjawab pertanyaan netizen, Senin (19/8/2024).

Baca Juga:
Pengumuman! DJP Akhirnya Rilis Keputusan Penghapusan Sanksi Coretax

Saluran lain yang bisa digunakan wajib pajak untuk meminta kode OTP pendaftaran NPWP adalah email melalui informasi@pajak.go.id. Pada badan email, sebutkan data email dan nomor HP yang didaftarkan pada proses registrasi akun e-registration.

Permintaan kode OTP melalui email sebenarnya merupakan layanan baru DJP. Sebelumnya, permintaan kode OTP pendaftaran NPWP tidak bisa diajukan lewat email.

Ketika meminta kode OTP lewat SMS, jangan lupa pastikan juga tersedia pulsa minimal Rp500 pada nomor yang digunakan. Saat mengisi nomor di e-registration, pastikan pula nomornya diawali dengan angka 62 tanpa tanda '+' dan angka nol (0).

Baca Juga:
Ada Insentifnya, Pemprov Harap Investor Buka Kantor dan Kantongi NPWPD

Namun, sebelum meminta token untuk permohonan NPWP pada e-reg, ada baiknya wajib pajak mengikuti beberapa langkah berikut ini.

Pertama, clear cache dan cookis pada browser. Kedua, gunakan private atau incognito window. Ketiga, gunakan browser atau komputer lainnya. Keempat, coba klik minta token kembali. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 27 Februari 2025 | 20:31 WIB KEP-67/PJ/2025

Pengumuman! DJP Akhirnya Rilis Keputusan Penghapusan Sanksi Coretax

Kamis, 27 Februari 2025 | 20:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ada Insentifnya, Pemprov Harap Investor Buka Kantor dan Kantongi NPWPD

Rabu, 26 Februari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Masih Ada Importir Belum Padankan NIK-NPWP, DJBC Singgung Tarif PPh 22

Rabu, 26 Februari 2025 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Login DJP Online Lebih Lama, Lapor SPT Tahunan Jangan Mepet Deadline!

BERITA PILIHAN
Kamis, 27 Februari 2025 | 20:31 WIB KEP-67/PJ/2025

Pengumuman! DJP Akhirnya Rilis Keputusan Penghapusan Sanksi Coretax

Kamis, 27 Februari 2025 | 20:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Perlu segera Lapor SPT Tahunan, Ada Sanksi yang Dibayar Kalau Telat

Kamis, 27 Februari 2025 | 20:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ada Insentifnya, Pemprov Harap Investor Buka Kantor dan Kantongi NPWPD

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenaker Usul Pegawai Padat Karya yang Dapat Insentif Pajak Diperluas

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Laksanakan Investasi, Danantara Diklaim Beda dengan Temasek

Kamis, 27 Februari 2025 | 19:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Unduh Bukti Potong 1721-A1 bagi Pegawai di DJP Online

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:45 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Siapkan Bea Masuk 25 Persen atas Impor Barang dari Uni Eropa

Kamis, 27 Februari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama

Kamis, 27 Februari 2025 | 17:45 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Hindari Sanksi, Walikota Ajak Warga Lapor SPT Tahunan sebelum Deadline