PENGAWASAN JASA KEUANGAN

OJK Minta Perbankan Tegas Blokir Rekening Judi Online

Redaksi DDTCNews | Senin, 25 September 2023 | 08:45 WIB
OJK Minta Perbankan Tegas Blokir Rekening Judi Online

Polisi mengamankan puluhan warga negara asing (WNA) asal Tiongkok saat penggerebekan di dalam kawasan Cammo Industrial Park, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8/2023). Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri bekerja sama dengan Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengamankan 88 WNA tersangka sindikat jaringan internasional server judi online, scamming dan pemerasan melalui sosial media. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menindaklanjuti permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dengan pemblokiran sejumlah rekening yang terlibat dalam kegiatan judi online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kominfo untuk meneruskan perintah kepada perbankan agar memblokir seluruh rekening dalam aktivitas judi online.

"Kami menyambut baik kerja sama antarlembaga ini untuk membantu pemberantasan tindak pidana ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan rekening bank dan sistem pembayaran di Indonesia," kata Dian dalam keterangan pers, dikutip pada Senin (25/9/2023).

Baca Juga:
Hindari Judi Online, Pegawai Pajak Tandatangani Pakta Integritas

Kewenangan OJK untuk memerintahkan bank memblokir rekening tertentu tertuang dalam UU 4/2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) 8/2023 tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Pemblokiran terkait dengan judi online ini juga tertuang dalam POJK 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dian mengingatkan, tata kelola perbankan merupakan hal fundamental dalam pengelolaan kegiatan usaha suatu bank untuk bisa berkembang secara sehat.

Dian menambahkan, kerja sama OJK dan Kominfo serta lembaga lainnya akan ditingkatkan untuk mengatasi judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Baca Juga:
Optimalisasi Pajak Shadow Economy? Ada Ulasannya di Buku Baru DDTC Ini

OJK akan menggencarkan pemeriksaan rekening-rekening bank yang disalahgunakan utnuk tujuan penggunaan yang melawan hukum. Jika terbukti memang ada pelanggaran, perbankan diminta tegas melakukan pemblokiran.

Kegiatan judi online dianggap makin meresahkan masyarakat. Beberapa waktu lalu, parlemen juga meminta Kominfo agar menindak tegas aktivitas judi online sehingga masyarakat yang terjerat tidak lebih banyak lagi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 30 Oktober 2024 | 12:30 WIB KPP PRATAMA SUBULUSSALAM

Hindari Judi Online, Pegawai Pajak Tandatangani Pakta Integritas

Selasa, 29 Oktober 2024 | 15:13 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Optimalisasi Pajak Shadow Economy? Ada Ulasannya di Buku Baru DDTC Ini

Jumat, 27 September 2024 | 12:04 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Judi Online: Antara Risiko Sosial dan Potensi Pajak

Rabu, 25 September 2024 | 16:43 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Sumber Pajak Baru Kunci Pemenuhan Janji Pemerintah Baru

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra