OJK dan BI akan Atur Lebih Lanjut Model Bisnis di Financial Center IKN

JAKARTA, DDTCNews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki tugas untuk mengatur lebih lanjut tentang kegiatan usaha sektor keuangan di financial center Ibu Kota Nusantara (IKN).

Financial center sendiri adalah area yang nantinya ditetapkan sebagai konsentrasi layanan jasa keuangan serta pusat pengembangan teknologi dan layanan pendukung bidang jasa keuangan.

"Yang dimaksud dengan 'peraturan otoritas di sektor keuangan' adalah peraturan yang mengatur sektor keuangan dengan materi muatan antara lain model bisnis, skema, perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan pengawasan termasuk pengenaan sanksi," bunyi ayat penjelas dari Pasal 32 ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) 12/2023, dikutip pada Jumat (10/3/2023).

Perizinan berusaha sektor keuangan di financial center IKN diterbitkan oleh otoritas di sektor keuangan, yakni OJK dan BI sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Setelah mendapatkan izin, pelaku usaha sektor keuangan di financial center IKN akan diawasi oleh OJK dan BI sesuai dengan kewenangannya. Pengenaan sanksi dalam rangka pengawasan sektor keuangan di financial center IKN juga dilakukan oleh OJK dan BI.

Area financial center IKN nantinya akan ditetapkan oleh kepala otorita IKN dan dicantumkan dalam rencana detail tata ruang (RDTR).

Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan financial center di IKN untuk mendorong pengembangan sektor keuangan di Indonesia. Tax holiday disiapkan oleh pemerintah guna menarik minat pelaku sektor keuangan untuk menanamkan modal di IKN.

"Untuk mendorong berkembangnya sektor keuangan diharapkan adanya financial center dengan berbagai kemudahan dan insentif yang lebih kompetitif," ujar Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot pada November tahun lalu.

Wajib pajak badan dalam negeri atau BUT yang melakukan kegiatan usaha perbankan, asuransi, dan keuangan syariah di financial center IKN bakal diberikan fasilitas tax holiday sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang atas bagian penghasilan yang digunakan untuk investasi atau membiayai pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di IKN atau daerah mitra.

Untuk sektor pasar modal dan bursa komoditas, fasilitas tax holiday diberikan sebesar 85% atas PPh badan yang terutang atas bagian penghasilan yang berasal dari penanam modal luar negeri.

Untuk dana pensiun, pembiayaan, modal ventura, fintech, penjaminan, bullion, trust, SPV, financial holding company, infrastruktur pasar keuangan, pasar uang dan valas, penyelenggara jasa sistem pembayaran, serta jasa keuangan lainnya, diberikan tax holiday sebesar 85% atas PPh badan yang terutang atas bagian penghasilan yang berasal dari pelaku usaha yang berlokasi di IKN. (sap)