OECD: Sudah Ada 78 Negara Teken Konvensi Multilateral BEPS

PARIS, DDTCNews – Buah karya Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dalam bentuk proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) terus menambah koleksi negara yang turut serta dalam kerangka kerja perjanjian pajak ini.

Kali ini Barbados, Côte d’Ivoire, Jamaika, Malaysia, Panama, dan Tunisia menandatangi Multilateral Instrument (MLI) BEPS. Ikut sertanya enam negara ini menambah jumlah negara dan yurisdiksi yang turut serta dalam kerangka kerja ini menjadi 78 negara/yurisdiksi.

Tidak berhenti di enam negara di atas, selanjutnya ada Aljazair, Kazakhstan, Oman dan Swaziland yang telah menyatakan niat mereka untuk menandatangani konvensi yang berfungsi untuk mengurangi kesempatan bagi perusahaan multinasional untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu, Austria, Isle of Man, Jersey dan Polandia telah meratifikasi konvensi tersebut.

“Penandatanganan konvensi multilateral hari ini merupakan langkah besar untuk memperbarui peraturan pajak internasional melalui implementasi cepat paket BEPS,” kata Sekjen OECD Angel Gurria dilansir dari oecd.org, Rabu (24/1).

Seperti yang diketahui, konvensi proyek BEPS ini merupakan perjanjian multilateral pertama. Melalui konvensi ini memungkinkan setiap negara atau yurisdiksi mengintegrasikan hasil proyek BEPS OECD ke dalam perjanjian perpajakan bilateralnya.

Proyek BEPS yang diusung OECD/G20 ini memberikan solusi bagi pemerintah untuk menutup kesenjangan dalam peraturan internasional yang ada. Dengan kata lain, mengikis kesempatan perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke rezim pajak yang lebih rendah.

Setidaknya hampir 100 negara dan yurisdiksi yang saat ini ikut serta dalam kerangka kerja inklusif di BEPS. Melalui kerangka kerja BEPS memungkinkan efisiensi dalam pembuatan perjanjian bilateral antarnegara.

“Selain efisiensi dalam proses kesepakatan perjanjian pajak bilateral, konvensi BEPS menghasilkan lebih banyak kepastian bagi pelaku usaha. Selain itu, sistem pajak internasional memberi manfaat lebih baik untuk kepentingan warga negara,” pungkas Gurria. (Amu)