OECD: Strategi Pengumpulan Pajak Perlu Dikaji Ulang Usai Ekonomi Pulih

PARIS, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) perlu tetap memperhatikan tantangan fiskal jangka menengah sembari terus memberikan stimulus untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Dalam laporan Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, OECD menilai pemerintah perlu mengevaluasi struktur fundamental dari kebijakan pajak dan belanja pada yurisdiksi masing-masing setelah ekonomi benar-benar pulih.

"Evaluasi tidak bisa hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Evaluasi perlu mempertimbangkan tujuan-tujuan lain dari kebijakan fiskal seperti menciptakan inklusivitas, kesehatan, dan sustainabilitas lingkungan hidup," sebut OECD, Kamis (8/4/2021).

Menurut OECD, negara-negara akan dihadapkan oleh tantangan struktural pada masa setelah pandemi di antaranya seperti perubahan iklim, meningkatnya risiko kesehatan, penuaan populasi, digitalisasi, dan meningkatnya ketimpangan.

Semua aspek tersebut dinilai bisa berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian. Contoh, penuaan populasi dan berkurangnya penduduk dengan usia produktif akan menekan basis PPh orang pribadi secara jangka panjang.

Dengan beragam tantangan tersebut, setiap yurisdiksi perlu menimbang ulang strategi pengumpulan pajaknya masing-masing demi menghasilkan belanja fiskal yang berkualitas.

"Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui kenaikan tarif dan perluasan basis. Reformasi struktural melalui peningkatan vokasi dan reformasi sistem ketenagakerjaan juga bisa berdampak tidak langsung terhadap basis pajak," tulis OECD.

Proses pemulihan postur fiskal dari setiap negara akan tergantung pada kondisi masing-masing. Setiap negara memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan postur fiskalnya masing-masing. Tantangan struktural yang dihadapi oleh setiap negara juga berbeda.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, tantangan perekonomian ke depan seperti ketimpangan, digitalisasi, dan perubahan iklim perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan fiskal yang tepat. (rig)