OECD: Konsensus Pajak Digital Bakal Tingkatkan Penerimaan Negara Pasar

RIYADH, DDTCNews – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melaporkan Inclusive Framework sudah mulai menganalisis awal dampak penerimaan pajak bila proposal Pilar 1 (Unified Approach) dan Pilar 2 (Global Anti-Base Erosion) pemajakan ekonomi digital disepakati.

Hal disampaikan dalam laporan Sekjen OECD kepada menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20. Pertemuan yang awalnya berlangsung di Arab Saudi ini berlangsung secara virtual karena dampak pandemi Covid-19.

“Analisis awal menunjukkan implementasi dari Pilar 1 dan Pilar 2 akan meningkatkan penerimaan pajak secara global dan meredistribusi hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar,” tulis OECD dalam laporan tersebut, dikutip pada Senin (20/7/2020).

Khusus untuk Pilar 1, proposal ini bakal memberikan perubahan yang signifikan pada distribusi hak pemajakan antaryurisdiksi. Implementasi dari Pilar 1 juga diestimasikan meningkatkan penerimaan pajak secara global meski tidak signifikan.

Analisis awal OECD menunjukkan negara-negara berpenghasilan rendah dan sedang akan menikmati pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi.

“Penurunan penerimaan pajak hanya akan terjadi pada negara hub investasi mengingat tingginya residual profit pada negara tersebut," tulis OECD.

Bila Pilar 2 diimplementasikan, analisis awal OECD menemukan adanya peningkatan signifikan pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan secara global. Secara rata-rata, setiap negara disebut bakal menikmati peningkatan penerimaan pajak dengan diimplementasikannya Pilar 2.

Kemudian, OECD menemukan hanya korporasi multinasional berorientasi digital serta sektor-sektor berorientasi pada produk-produk tidak berwujud yang bakal terkena dampak besar dari implementasi kedua pilar ini.

Dari sisi investasi, OECD berargumen kedua proposal ini tidak akan memiliki dampak yang besar terhadap kegiatan investasi. Hal ini mengingat kedua pilar yang diusung cenderung mencakup korporasi multinasional dengan tingkat keuntungan yang tinggi dengan tarif pajak efektif yang rendah.

Pilar 1 akan meningkatkan tarif pajak efektif yang ditanggung korporasi multinasional akibat adanya realokasi hak pemajakan dari yurisdiksi dengan tarif pajak rendah menuju yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi. Peningkatan tarif pajak efektif akan lebih signifikan disebabkan oleh implementasi dari proposal Pillar 2.

Kedua pilar disebut bakal mengurangi perbedaan tarif pajak efektif antaryurisdiksi. Hal ini berpotensi mengurangi motivasi korporasi multinasional untuk melakukan praktik profit shifting. Implementasi dari kedua pilar akan menguntungkan negara-negara berpenghasilan rendah dan sedang yang selama ini tergerus penerimaan pajaknya akibat praktik profit shifting.

Lebih lanjut, kegiatan investasi pada suatu negara akan semakin dimotivasi oleh faktor nonpajak seperti ketersediaan infrastruktur, tingkat pendidikan, dan aspek ketenagakerjaan. Hal ini tidak terlepas dari berkurangnya perbedaan tarif pajak efektif antaryurisdiksi secara global serta berkurangnya praktik profit shifting.

Perlu dicatat, analisis awal OECD ini masih belum mempertimbangkan pengaruh dari perkembangan-perkembangan terbaru seperti pandemi Covid-19. Meski demikian, OECD menyebut pandemi Covid-19 memiliki potensi mengurangi potensi penerimaan pajak global yang timbul akibat implementasi Pilar 1 dan Pilar 2.

"Dampak dari pandemi Covid-19 masih belum pasti. Meski demikian, pandemi ini akan semakin meningkatkan tren digitalisasi ekonomi dan peran penting layanan digital otomatis yang tercakup pada Pilar 1 ke depannya," tulis OECD. (kaw)