OECD: Kebijakan Fiskal Harus Pertimbangkan Pemulihan Ekonomi

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat negara-negara OECD, Argentina, China, Indonesia, dan Afrika Selatan sudah sangat ekspansif dalam menggunakan kebijakan fiskal untuk merespons pandemi Covid-19.

Director Centre for Tax Policy and Administration OECD Pascal Saint-Amans mengatakan meski demikian, pemerintah di banyak negara masih perlu mengeluarkan kebijakan baru guna mendukung pemulihan ekonomi. Implikasinya, hal ini akan menambah tantangan fiskal tahun-tahun ke depan.

"Ketika ekonomi sudah bergerak ke arah pemulihan, kebijakan pemerintah tidak boleh business as usual. Perlu ada kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan lebih mendukung resiliensi ekonomi," ujarnya dalam keterangan resmi peluncuran laporan Tax Policy Reforms 2020, Kamis (3/9/2020).

OECD juga mengusulkan kepada pemerintah berbagai negara itu untuk mulai mengenakan pajak lingkungan dan menciptakan kebijakan pajak yang bisa mengatasi masalah ketimpangan. Lebih lanjut, Saint-Amans juga menekankan pentingnya tercapainya konsensus pemajakan ekonomi digital.

"Kerja sama perpajakan akan memiliki peran penting untuk mencegah sengketa pajak yang bisa berujung pada perang dagang. Perang dagang akan menekan potensi pemulihan ekonomi dan sangat berbahaya bila terjadi pada situasi yang rapuh seperti saat ini," ujar Pascal.

Menurut OECD, momentum pandemi Covid-19 juga perlu dimanfaatkan untuk mendorong reformasi kebijakan pajak, meski memang pemerintah perlu berhati-hati agar reformasi yang diagendakan justru malah menekan prospek pemulihan ekonomi.

Pada masa pandemi Covid-19, OECD mencatat respons fiskal pemerintah dalam menghadapi Covid-19 cenderung sama, meski besaran stimulus fiskal yang diguyurkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 cenderung berbeda-beda antarnegara.

Respons fiskal pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 tampak cenderung bertahap dan terus disesuaikan dengan perkembangan krisis perekonomian akibat pandemi.

Kebanyakan pemerintah yang dipantau oleh OECD mengeluarkan kebijakan fiskal yang berfokus untuk mendukung daya tahan penerimaan rumah tangga dan mendukung likuiditas korporasi. Seiring berjalannya waktu, paket kebijakan fiskal yang diluncurkan pun semakin meluas.

"Yang terbaru, beberapa negara tampak sudah mulai membahas kebijakan fiskal ekspansif dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi," tulis OECD. (Bsi)