OECD: Akses Negara Berkembang Terhadap CbCR Masih Perlu Ditingkatkan

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menilai dukungan terhadap negara-negara berkembang masih perlu ditingkatkan agar manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Rencana Aksi BEPS menjadi maksimal.

Dalam laporan terbaru OECD yang bertajuk G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Taxation, akses negara berkembang terhadap country-by-country reporting (CbCR) masih perlu ditingkatkan.

"Baru ada 5 negara berkembang yang memiliki akses terhadap CbCR dari yurisdiksi lain, naik dari 2021 yang hanya sebanyak 3 negara berkembang," jelas OECD dalam laporannya, dikutip pada Rabu (12/10/2022).

Negara-negara berkembang memandang banyaknya persyaratan minimum (minimum standard requirements) yang harus dipenuhi dapat menjadi penghambat dalam penerapan BEPS Action 13.

Isu peningkatan akses dan pemanfaatan CbCR oleh negara-negara berkembang juga telah disuarakan oleh menteri-menteri negara G-20 dalam Symposium on Tax and Development yang dihelat pada Juli 2022.

Pada gelaran tersebut, para menteri berpandangan negara-negara berkembang memerlukan adanya peningkatan kapasitas (capacity building) agar pemanfaatan data-data CbCR oleh negara berkembang dapat optimal.

Merespons pandangan para menteri tersebut, OECD dan Global Forum pun berkomitmen untuk membantu negara berkembang meningkatkan efektivitas dari data-data CbCR.

"Setelah diterbitkan Handbook in Effective Tax Risk Assessment, OECD telah mengembangkan Tax Risk Evaluation and Assessment Tool (TREAT). TREAT bisa membantu negara berkembang dengan kapasitas yang rendah dalam mengevaluasi data CbCR yang tersedia," sebut OECD.

Guna meningkatkan akses negara berkembang terhadap CbCR, kapabilitas negara berkembang dalam melindungi kerahasian data juga harus ditingkatkan. Tanpa upaya tersebut, akses negara berkembang terhadap CbCR akan tetap terbatas. (rig)