PRANCIS

OECD: Akses Negara Berkembang Terhadap CbCR Masih Perlu Ditingkatkan

Muhamad Wildan | Rabu, 12 Oktober 2022 | 11:15 WIB
OECD: Akses Negara Berkembang Terhadap CbCR Masih Perlu Ditingkatkan

Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menilai dukungan terhadap negara-negara berkembang masih perlu ditingkatkan agar manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Rencana Aksi BEPS menjadi maksimal.

Dalam laporan terbaru OECD yang bertajuk G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Taxation, akses negara berkembang terhadap country-by-country reporting (CbCR) masih perlu ditingkatkan.

"Baru ada 5 negara berkembang yang memiliki akses terhadap CbCR dari yurisdiksi lain, naik dari 2021 yang hanya sebanyak 3 negara berkembang," jelas OECD dalam laporannya, dikutip pada Rabu (12/10/2022).

Baca Juga:
Cara Ajukan Permohonan KSWP Lewat Coretax DJP

Negara-negara berkembang memandang banyaknya persyaratan minimum (minimum standard requirements) yang harus dipenuhi dapat menjadi penghambat dalam penerapan BEPS Action 13.

Isu peningkatan akses dan pemanfaatan CbCR oleh negara-negara berkembang juga telah disuarakan oleh menteri-menteri negara G-20 dalam Symposium on Tax and Development yang dihelat pada Juli 2022.

Pada gelaran tersebut, para menteri berpandangan negara-negara berkembang memerlukan adanya peningkatan kapasitas (capacity building) agar pemanfaatan data-data CbCR oleh negara berkembang dapat optimal.

Baca Juga:
Aturan Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak, Download di Sini

Merespons pandangan para menteri tersebut, OECD dan Global Forum pun berkomitmen untuk membantu negara berkembang meningkatkan efektivitas dari data-data CbCR.

"Setelah diterbitkan Handbook in Effective Tax Risk Assessment, OECD telah mengembangkan Tax Risk Evaluation and Assessment Tool (TREAT). TREAT bisa membantu negara berkembang dengan kapasitas yang rendah dalam mengevaluasi data CbCR yang tersedia," sebut OECD.

Guna meningkatkan akses negara berkembang terhadap CbCR, kapabilitas negara berkembang dalam melindungi kerahasian data juga harus ditingkatkan. Tanpa upaya tersebut, akses negara berkembang terhadap CbCR akan tetap terbatas. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 11 Februari 2025 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan KSWP Lewat Coretax DJP

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 13/2025

Aturan Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak, Download di Sini

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:16 WIB CORETAX DJP

Di Depan Investor, Sri Mulyani: Kami Terus Usaha Benahi Coretax

Selasa, 11 Februari 2025 | 13:00 WIB PMK 11/2025

Ada PMK Omnibus, Tarif PPN Mobil Bekas Tetap 1,1 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 11 Februari 2025 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan KSWP Lewat Coretax DJP

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 13/2025

Aturan Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak, Download di Sini

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:16 WIB CORETAX DJP

Di Depan Investor, Sri Mulyani: Kami Terus Usaha Benahi Coretax

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:00 WIB PMK 8/2025

Indonesia Kenakan Bea Masuk Tambahan untuk Dua Produk Wol Ini

Selasa, 11 Februari 2025 | 13:13 WIB PERBANAS INSTITUTE

Yuk Daftar! Perbanas Gelar Seminar soal Outlook Hukum dan Ekonomi 2025

Selasa, 11 Februari 2025 | 13:00 WIB PMK 11/2025

Ada PMK Omnibus, Tarif PPN Mobil Bekas Tetap 1,1 Persen

Selasa, 11 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Menu Impor Faktur Keluaran Coretax Lagi Perbaikan, Cek secara Berkala

Selasa, 11 Februari 2025 | 12:00 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Adopsi Standar-Standar OECD, Pemerintah Buka Opsi Siapkan Omnibus Law

Selasa, 11 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

7 Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Jadi Petugas Pemeriksa Pajak Daerah