KINERJA FISKAL

Nyaris Tembus 40%, Pemerintah Klaim Tren Rasio Utang Stabil

Muhamad Wildan | Sabtu, 25 Desember 2021 | 15:00 WIB
Nyaris Tembus 40%,  Pemerintah Klaim Tren Rasio Utang Stabil

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Total utang pemerintah per November 2021 tercatat mencapai Rp6.713,24 triliun dengan rasio utang sebesar 39,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Meski hampir mencapai 40%, rasio utang diperkirakan akan terjaga seiring dengan menurunnya outlook defisit anggaran, perbaikan penerimaan negara, dan peningkatan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

Defisit anggaran sendiri diperkirakan hanya sebesar 5% hingga 5,2% dari PDB, jauh lebih kecil dibandingkan dengan target defisit anggaran pada APBN 2021 yang mencapai 5,7%.

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

"Sejalan dengan hal tersebut disertai dengan optimalisasi penggunaan SAL, pemerintah memutuskan untuk menurunkan target penerbitan SBN tahun 2021," tulis Kementerian Keuangan pada APBN KiTa edisi Desember 2021, dikutip Jumat (24/12/2021).

Per November 2021, defisit anggaran tercatat hanya sebesar 3,63% dari PDB, jauh lebih rendah dibandingkan dengan November tahun lalu yang mencapai 5,73% dari PDB.

Dengan pemanfaatan SAL yang meningkat, penerbitan SBN pada tahun 2021 tercatat berkurang hingga Rp263,5 triliun. SBN yang diterbitkan melalui lelang dan SBN ritel tercatat sudah selesai dilaksanakan dan pada akhir tahun pemerintah berencana menerbitkan SBN dengan skema SKB III senilai Rp157 triliun.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Dalam jangka menengah, tren defisit yang menurun dan rasio utang yang stabil bakal mendukung rencana konsolidasi fiskal mengembalikan defisit anggaran ke 3% dari PDB pada 2023.

Pada saat yang bersamaan, reformasi perpajakan juga dilakukan. Harapannya, tren rasio utang tetap terkendali dan tidak melampaui 60% dari PDB sesuai dengan amanat UU Keuangan Negara. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Jumat, 18 Oktober 2024 | 10:30 WIB KOTA SERANG

Kejar Pendapatan Daerah, Kota Ini Bakal Bentuk Tim Intelijen Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN