ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Digabung Suami, Istri Tetap Bisa Cetak Kartu dengan Nama Sendiri

Redaksi DDTCNews | Kamis, 01 September 2022 | 16:15 WIB
NPWP Digabung Suami, Istri Tetap Bisa Cetak Kartu dengan Nama Sendiri

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Setelah menikah, seorang istri bisa memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan digabung bersama suami. Jika perempuan kawin tidak melakukan pisah harta atau tidak memilih terpisah dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan, NPWP istri bisa digabung dengan suami.

Dengan kondisi seperti itu, seorang istri atau perempuan kawin yang memerlukan kartu NPWP bisa tetap mengajukan pencekatan kartu NPWP istri.

"Kartu NPWP istri tersebut akan mencantumkan NPWP yang sama dengan suami tetapi namanya menggunakan nama istri," cuit @kring_pajak saat merespons netizen, dikutip Kamis (1/9/2022).

Baca Juga:
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Saat mengajukan pencetakan kartu NPWP, istri perlu menyiapkan permohonan cetak 'kartu NPWP suami untuk istri' ke KPP terdaftar. Permohonan ini juga perlu dilampiri fotokopi KTP suami dan istri, Kartu Keluarga, dan kartu NPWP suami.

Perlu diingat, wajib pajak suami-istri merupakan satu entitas ekonomi sehingga cukup memiliki satu NPWP. Apabila seorang istri sebelumnya sudah memiliki NPWP sendiri, setelah menikah cukup mengajukan penghapusan NPWP saja.

Untuk bisa gabung NPWP dengan suami, istri cukup melakukan penghapusan NPWP. Dengan begitu, istri bisa langsung otomatis menggunakan NPWP suami.

Baca Juga:
Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Dengan menggabungkan NPWP, istri tidak perlu repot lagi mengurus kewajiban melaporkan SPT. Nanti, suami yang diwajibkan untuk mengisi dan melaporkan SPT.

Selain itu, manfaat lain penggabungan NPWP suami-istri tadi ialah terhindar dari pajak penghasilan (PPh) terutang. Sebab jika tidak digabung, hasil perhitungan penghasilan suami dan istri dihitung terpisah, baru kemudian digabungkan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?