KEBIJAKAN PAJAK

Nomor Seri Faktur Pajak Masih Sisa, DJP: Wajib Dilaporkan Ke KPP

Redaksi DDTCNews | Selasa, 29 Desember 2020 | 16:01 WIB
Nomor Seri Faktur Pajak Masih Sisa, DJP: Wajib Dilaporkan Ke KPP

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) untuk melaporkan sisa nomor seri faktur pajak (NSFP) yang tidak terpakai kepada otoritas pajak, bersamaan dengan pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember.

Melalui media sosial, DJP menyatakan NSFP yang masih tersisa dan tidak digunakan, tidak bisa lagi dipakai ketika tahun pajak berganti. Selain itu, PKP juga harus melaporkan NSFP kepada kantor pajak tempat wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP.

"Terhadap Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang masih sisa, tidak dapat dipakai lagi saat berganti tahun pajak," tulis keterangan DJP melalui akun Twitter @kring_pajak, Selasa (29/12/2020).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Otoritas menyebutkan kewajiban pelaporan NSFP yang tidak digunakan PKP, dilakukan bersamaan dengan pelaporan SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember tahun terbitnya NSFP. Format pelaporan NSFP yang tidak digunakan tersebut dapat menggunakan formulir lampiran IVF sebagaimana diatur dalam Perdirjen Pajak PER-24/PJ/2012.

Faktur pajak merupakan salah satu kewajiban utama wajib pajak yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dalam faktur pajak tersebut, terdapat beberapa data yang harus dicantumkan PKP di antaranya Nomor Seri Faktur Pajak.

"NSFP yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak tertentu wajib dilaporkan ke KPP tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan," sebut DJP.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Untuk memperoleh NSFP, PKP harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Ditjen Pajak. Nomor seri yang diminta bisa lebih satu atau jumlah tertentu. Tentunya, terdapat tata cara dan kriteria yang harus dipenuhi PKP sebelum meminta NSFP dalam jumlah tertentu.

Dalam pelaksanaannya, tidak jarang NSFP yang diminta ternyata kelebihan atau terdapat beberapa NSFP yang tidak digunakan. Kalau sudah begitu, PKP diwajibkan untuk melakukan pengembalian sesuai dengan Perdirjen No. PER-24/PJ/2012.

NSFP yang telah dikembalikan tidak dapat digunakan kembali oleh PKP. Secara sistem, DJP akan menghapus nomor tersebut dan akan menghasilkan keterangan reject saat PKP memaksa melakukan upload dengan nomor yang dimaksud.

Untuk itu, pengembalian NSFP perlu ketelitian, kehati-hatian dan dipastikan bahwa NSFP yang dikembalikan adalah nomor yang benar-benar tidak terpakai dan semua transaksi pada tahun pajak telah selesai dibuatkan faktur pajaknya. Selain itu, Anda juga bisa meminta NSFP untuk tahun pajak selanjutnya, sebelum pergantian tahun. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

31 Desember 2020 | 08:25 WIB

Bisa tolong dishare mekanisme pelaporan NSFP nya? terima kasih banyak

30 Desember 2020 | 09:21 WIB

Apakah nomor faktur yang di batalkan harus di laporkan juga, dan kalau bisa lapor nya secara online saja, mengingat masa pandemi sekarang ini. Terima Kasih

30 Desember 2020 | 06:02 WIB

Apa bisa secara online aje?. Krn apalagi dimasa pandemi tdk harus tatap muka.

29 Desember 2020 | 18:10 WIB

Apakah ada sanksi apabila tidak lapor atau terlambat NSFP yang masih tersisa? Apa dasar hukumnya?

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN