PP 29/2020

Nilai Donasi Pengurang Penghasilan Bruto Tidak Dibatasi, Ini Kata DJP

Muhamad Wildan | Minggu, 21 Juni 2020 | 12:00 WIB
Nilai Donasi Pengurang Penghasilan Bruto Tidak Dibatasi, Ini Kata DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan nilai donasi untuk penanganan Covid-19 yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto tidak akan dibatasi sampai dengan 30 September 2020.

Ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 29/2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan batasan donasi yang dapat diklaim sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam PP No. 93/2010 tidak berlaku untuk sementara waktu ini.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

"Jadi sepanjang dalam rangka penanganan Covid-19 ini, batasan sebagaimana dalam PP No. 93/2010 tidak berlaku," ujar Yoga, Ahad (21/6/2020).

Dalam PP No. 93/2010, nilai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penanggulangan bencana nasional dibatasi tidak lebih dari 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya.

Dengan adanya PP No. 29/2020, nilai donasi yang bisa diklaim tersebut tidak lagi dibatasi 5% sepanjang sumbangan tersebut diberikan sebelum 30 September 2020 atau diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

PP No. 29/2020 itu juga menyebutkan donasi dalam rangka penanganan Covid-19 yang telah diklaim dengan menggunakan PP No. 93/2010 tidak dapat dijadikan wilpengurang penghasilan bruto menggunakan ketentuan PP No. 29/2020. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja