PP 29/2020

Nilai Donasi Pengurang Penghasilan Bruto Tidak Dibatasi, Ini Kata DJP

Muhamad Wildan | Minggu, 21 Juni 2020 | 12:00 WIB
Nilai Donasi Pengurang Penghasilan Bruto Tidak Dibatasi, Ini Kata DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan nilai donasi untuk penanganan Covid-19 yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto tidak akan dibatasi sampai dengan 30 September 2020.

Ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 29/2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan batasan donasi yang dapat diklaim sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam PP No. 93/2010 tidak berlaku untuk sementara waktu ini.

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

"Jadi sepanjang dalam rangka penanganan Covid-19 ini, batasan sebagaimana dalam PP No. 93/2010 tidak berlaku," ujar Yoga, Ahad (21/6/2020).

Dalam PP No. 93/2010, nilai sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penanggulangan bencana nasional dibatasi tidak lebih dari 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya.

Dengan adanya PP No. 29/2020, nilai donasi yang bisa diklaim tersebut tidak lagi dibatasi 5% sepanjang sumbangan tersebut diberikan sebelum 30 September 2020 atau diperpanjang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

PP No. 29/2020 itu juga menyebutkan donasi dalam rangka penanganan Covid-19 yang telah diklaim dengan menggunakan PP No. 93/2010 tidak dapat dijadikan wilpengurang penghasilan bruto menggunakan ketentuan PP No. 29/2020. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra