NIK Jadi NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi, Ini yang Disiapkan Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah masih mempersiapkan sistem administrasi untuk menerapkan kebijakan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan penggunaan NIK sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi – sesuai dengan perubahan ketentuan UU KUP dalam UU HPP – sebagai bagian dari upaya memberikan kemudahan administrasi.

“Perlu dipahami [penggunaan] NIK [sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi] itu merupakan kemudahan administrasi sebenarnya. Untuk implementasi NIK ini, kami tentu harus mempersiapkan banyak hal,” ujarnya, Rabu (24/11/2021).

Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dari sisi sistem administrasi. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan infrastruktur yang akan digunakan untuk mengakomodasi kebijakan UU KUP dalam UU HPP tersebut.

Dalam Pasal 2 ayat (1a) UU KUP yang dimuat dalam UU HPP disebutkan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK. Pasal 2 ayat (10) memberikan mandat kepada mendagri agar memberikan data kependudukan dan data balikan dari penggunanya kepada menkeu.

Selain kesiapan dari sisi admnistrasi, sambung Yon, otoritas fiskal juga tengah menjalin komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku pemegang kewenangan pengaturan NIK. Proses diskusi terus dijalankan sampai sekarang.

“Ya mudah-mudahan kami usahakan berlaku secepat mungkin. Tergantung kesiapan kami. Mudah-mudahan nanti kalau sudah siap dan infrastruktur kami ready, nanti akan segera dilaksanakan,” imbuh Yon.

Dia juga memastikan pengenaan pajak tidak otomatis berlaku ketika NIK digunakan sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi. Pemerintah tetap menggunakan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan omzet tidak kena pajak untuk UMKM. (kaw)