Negara Tetangga Ini Resmi Pangkas Tarif Pajak Penghasilan Badan

MANILA, DDTCNews – Presiden Filipina Rodrigo Duterte akhirnya menandatangani UU No. 11534 tentang Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) yang disahkan parlemen bulan lalu.

Duterte mengatakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 30% menjadi 25% diberikan untuk perusahaan besar dan 20% untuk usaha kecil. Dengan UU tersebut, Filipina bukan lagi menjadi negara dengan tarif PPh tertinggi di Asean.

"[Kebijakan] itu berlaku pada waktu yang tepat, karena ini akan berfungsi sebagai bantuan fiskal dan langkah pemulihan untuk bisnis Filipina yang masih menderita akibat pandemi Covid-19," katanya, dikutip Senin (29/3/2021).

Duterte menuturkan UU CREATE akan menguntungkan bagi warga Filipina yang penghasilannya menurun akibat pandemi Covid-19. Dia berharap beleid tersebut mampu mendorong pelaku usaha dapat pulih lebih cepat.

Namun, presiden juga memveto beberapa aturan yang tertuang dalam undang-undang versi parlemen dan senat. Misal, soal ketentuan rumah yang mendapat insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) senilai P4,2 juta atau setara dengan Rp1,25 miliar.

Dia menilai ambang batas rumah bebas PPN itu terlalu tinggi sehingga bisa dimanfaatkan orang-orang yang mampu dan rawan penyalahgunaan. Pemerintah pun menurunkan ambang batas rumah bebas PPN menjadi hanya P2,5 juta.

Selain itu, presiden juga menganggap batas waktu restitusi pajak selama 90 hari tidaklah praktis dan dapat menyebabkan pemrosesan klaim restitusi tertunda atau keliru.

Pasal lain yang diveto adalah soal izin yang diberikan pelaku usaha untuk mengajukan insentif baru pada aktivitas bisnis yang telah terdaftar. Menurutnya, kebijakan itu tidak bertanggung jawab secara fiskal dan tidak adil bagi pembayar pajak lain atau yang tidak diberi insentif.

Begitu juga dengan pasal yang mengatur keterbatasan kekuasaan Badan Peninjau Insentif Fiskal yang hanya berlaku untuk proyek atau kegiatan dengan total modal investasi lebih dari P1 miliar. Duterte menilai pengawasan FIRB seharusnya lebih luas.

Seperti dilansir rappler.com, Duterte berharap UU CREATE dapat berjalan secara fleksibel, terutama dalam menetapkan industri tertentu yang memperoleh insentif. (rig)