UNI EROPA

Negara Ini Tolak Wacana Pajak Penerbangan

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 14 November 2019 | 11:14 WIB
Negara Ini Tolak Wacana Pajak Penerbangan Ilustrasi. (foto: thetimes.co.uk)

VALLETTA, DDCTNews – Kementerian Pariwisata Malta memandang pengenaan pajak untuk perjalanan udara bukan sebagai solusi yang tepat untuk menciptakan penerbangan ramah lingkungn.

Menteri Pariwisata Konrad Mizzi mengatakan pajak atas karbon yang dihasilkan pesawat terbang tidak akan membuat penerbangan menjadi lebih bersih. Dia menuturkan pemerintah seharusnya mendesak maskapai penerbangan di Eropa untuk beralih ke pesawat yang rendah polusi.

“Kami menganggap wacana untuk menciptakan penerbangan bersih sebagai langkah penting, mengingat Malta telah mencatat peningkatan 74% dalam lalu lintas udara bila dibandingkan dengan 2012," ujar Mizzi, Rabu (13/11/2019)

Baca Juga:
KLHK Usul Insentif Pajak untuk Dorong Ekonomi Sirkular, Seperti Apa?

Lebih lanjut, Mizzi mengusulkan pentingnya koordinasi yang lebih besar antar badan pengawas lalu lintas udara dalam upaya mengatasi masalah perubahan iklim. Selain itu, maskapai harus beralih ke pesawat modern dan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan guna mengurangi tingkat emisi.

Menurut mizzi dua langkah tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi tingkat emisi tanpa perlu mengenakan pajak. Mizzi juga menjabarkan tentang sejumlah tindakan yang diadopsi oleh Pemerintah Malta guna menciptakan perjalanan ramah iklim.

Salah satunya, saat ini Air Malta – maskapai nasional Malta – tengah menjalani program penggantian armada. Program penggantian tersebut ditujukan untuk mengganti pesawat Airbus A320-nya dengan neos A320 untuk meminimalisasi pesawat yang berpolusi.

Baca Juga:
Transaksi Bursa Karbon RI 613.894 Ton, Ungguli Malaysia dan Jepang

Mizzi menambahkan langkah tersebut terkait dengan vitalnya sektor penerbangan di negara kepulauan seperti Malta. Pasalnya, negara seperti Malta sangat bergantung pada konektivitas udara. Untuk itu, penerapan kebijakan lingkungan harus dipastikan tidak mengganggu sektor lain.

“Malta perlu memastikan keberlanjutan sektor maskapai agar tidak menimbulkan risiko terhadap pertumbuhan ekonomi Malta,” kata Mizzi, seperti dilansir maltatoday.com.mt.

Dengan SunX – anak perusahaan Panasonic –, sambung Mizzi, Malta bekerja dengan pemangku kepentingan utama dalam industri pariwisata dan perjalanan untuk mengusulkan dan mengimplementasikan inisiatif baru guna mengatasi perubahan iklim

Baca Juga:
Tekan Harga Tiket Pesawat, Kemenhub Sebut Akan Ada Insentif Pajak

Mizzi menyebut kementeriannya dan SunX tengah mengerjakan repositori dinamis yang diaktifkan teknologi blockchain. Teknologi ini membuat perusahaan global dan organisasi lokal akan dapat mengukur jejak karbon perjalanan mereka.

Pernyataan Mizzi ini berhubungan dengan adanya wacana pengenaan pajak penerbangan untuk seluruh UE. Wacana itu disampaikan dalam sebuah Proposal Pajak Karbon Penerbangan yang diusulkan oleh 9 negara UE, seperti Perancis, Belanda, Jerman, Swedia, Italia, Belgia, Luksemburg, Denmark, dan Bulgaria. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 01 Oktober 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

KLHK Usul Insentif Pajak untuk Dorong Ekonomi Sirkular, Seperti Apa?

Senin, 30 September 2024 | 15:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Transaksi Bursa Karbon RI 613.894 Ton, Ungguli Malaysia dan Jepang

Minggu, 22 September 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Tekan Harga Tiket Pesawat, Kemenhub Sebut Akan Ada Insentif Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN