SWISS

Negara Ini Resmi Terapkan CbCR Mulai 2018

Redaksi DDTCNews | Jumat, 20 Oktober 2017 | 11:05 WIB
Negara Ini Resmi Terapkan CbCR Mulai 2018

BERN, DDTCNews – Dewan Federal Swiss telah mengumumkan tanggal mulai berlakunya peraturan baru mengenai pertukaran informasi perpajakan secara otomatis melalui laporan per negara (Country by Country Reports/CbCR).

Dewan Federal Swiss mengatakan berdasarkan peraturan perundang-undangan federal, perusahaan multinasional yang beroperasi di Swiss akan diminta untuk menyusun CbCR mulai tahun fiskal 2018. Sementara, pertukaran CbCR dengan negara mitra akan mulai berlaku tahun 2020.

“Undang-Undang Federal mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2017. Akan ada dua laporan yang diberlakukan untuk membentuk dasar hukum bagi rezim pajak baru tersebut,” ungkap pernyataan tertulis dari Dewan Federal Swiss, Rabu (18/10).

Baca Juga:
Definisi dan Tahapan Pembuatan Dokumentasi Laporan per Negara (CbCR)

Selain CbCR, pemerintah Swiss juga akan memberlakukan Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country reports (CbC MCAA) mulai Desember 2017. Dalam kerangka yang disediakan oleh CbC MCAA, Swiss akan mengungkapkan daftar negara yang akan melakukan pertukaran CbCR kepada OECD.

“Ini merupakan salah satu standar global minimum dari proyek OECD/G20 BEPS yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi berkaitan dengan perpajakan perusahaan multinasional dan untuk membentuk kerangka kerja seragam dalam pertukaran laporan tersebut,” ungkap Dewan Federal Swiss.

Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, dilansir dalam tax-news.com, perusahaan multinasional dapat secara sukarela menyerahkan CbCR untuk tahun fiskal 2016 dan 2017. Laporan tersebut kemudian akan diberikan ke negara mitra Swiss mulai tahun 2018.

Dewan juga mengadopsi daftar negara yang akan ditukarkan dengan CbCR. Negara-negara ini telah menandatangani MCAA CbC atau negara anggota Kerangka Kerja Inklusif di BEPS. Namun, MCAA CbC tidak akan berlaku antara Swiss dan negara bagian lain sampai negara bagian lain tersebut juga memasukkan Swiss dalam daftarnya.*

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 15 Januari 2025 | 11:15 WIB LITERATUR PAJAK

Definisi dan Tahapan Pembuatan Dokumentasi Laporan per Negara (CbCR)

Senin, 30 Desember 2024 | 15:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Ungkap Pertukaran Data dengan Negara Lain melalui AEOI selama 2023

Kamis, 24 Oktober 2024 | 16:00 WIB SWISS

Danai Program Pensiun, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Minggu, 15 September 2024 | 11:30 WIB SWISS

Bakal Terapkan Pajak Minimum Global, Swiss Lakukan Modifikasi

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini