KENYA

Negara Ini Mulai Pertimbangkan Pengenaan Pajak Kekayaan

Muhamad Wildan | Senin, 15 Maret 2021 | 14:00 WIB
Negara Ini Mulai Pertimbangkan Pengenaan Pajak Kekayaan

Ilustrasi. (DDTCNews)

NAIROBI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Kenya tengah mempertimbangkan rencana pengenaan pajak kekayaan guna meningkatkan penerimaan negara pada tahun anggaran 2021-2022 yang dimulai Juli.

Principal Secretary Kementerian Keuangan Julius Muia mengatakan pengenaan pajak kekayaan atas wajib pajak berpenghasilan tinggi di Kenya cukup relevan di tengah pandemi Covid-19 yang menekan penerimaan pajak.

"Kami mempertimbangkan banyak program pada anggaran yang sedang disusun, termasuk rencana pengenaan pajak atas kekayaan," katanya, dikutip Senin (15/3/2021).

Baca Juga:
Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Untuk diketahui, wacana pengenaan pajak kekayaan di Kenya sesungguhnya sudah sempat muncul sejak 2018. Meski demikian, pemerintah dan parlemen kala itu sepakat untuk tidak mengenakan jenis pajak baru tersebut.

Pada beleid anggaran 2021-2022, Kemenkeu mengusulkan beberapa jenis pajak, pungutan, dan keringanan baru. Jika tidak ada aral melintang, rancangan peraturan tersebut akan diserahkan kepada parlemen pada April 2021.

Meski telah diusulkan ulang, Kemenkeu masih belum menjelaskan secara terperinci mengenai skema dan desain pajak kekayaan yang dimaksud. Hal ini dikarenakan Kemenkeu juga akan membahas hal itu dengan parlemen.

Baca Juga:
Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

"Kami akan melakukan banyak simulasi dan masukan dari berbagai stakeholder sebelum pajak kekayaan dan kebijakan fiskal lainnya dapat diimplementasikan," ujar Muia seperti dilansir businessdailyafrica.com.

Untuk diketahui, Kenya telah menetapkan beberapa jenis pajak baru demi meningkatkan kinerja penerimaan pajak di tengah pandemi ini. Salah satunya adalah pajak digital atau digital services tax (DST) yang telah berlaku sejak Januari 2021.

DST di Kenya dikenakan dengan tarif 1,5% dan berlaku atas seluruh produk dan layanan digital di Kenya. DST juga dikenakan atas transaksi cryptocurrency. Alhasil, cakupan DST di Kenya tergolong lebih luas ketimbang DST yang diterapkan oleh negara lain.

Dengan tarif sebesar 1,5%, Kenya berharap bisa mendapatkan tambahan penerimaan pajak senilai US$46 juta atau setara dengan Rp652 miliar. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI