AUSTRALIA

Negara Ini Kukuh Tolak Pajak Karbon, Pilih Cara Lain Tekan Emisi

Dian Kurniati | Sabtu, 16 Oktober 2021 | 14:00 WIB
Negara Ini Kukuh Tolak Pajak Karbon, Pilih Cara Lain Tekan Emisi

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews - Pemerintah Australia menegaskan tidak akan memilih pengenaan pajak karbon sebagai upaya memitigasi perubahan iklim. Otoritas tetap bersikukuh meski desakan datang dari sejumlah kelompok.

Menteri Energi Angus Taylor mengatakan warga Australia tetap berkomitmen mengatasi persoalan emisi karbon tetapi tidak dengan cara mengenakan pajak karbon. Menurutnya, alternatif yang dapat dilakukan yakni dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.

"Ada banyak ide [mengatasi perubahan iklim], tapi pajak karbon bukan tujuan kita," katanya, dikutip Selasa (12/10/2021).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Taylor mengatakan publik Australia tidak ingin mengeluarkan biaya energi yang lebih besar karena pengenaan pajak karbon pada industri. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan strategi agar penanganan isu perubahan iklim berjalan tanpa membebani masyarakat luas.

Saat ini, Taylor tengah menyerukan sektor korporasi agar mencocokkan data emisi mereka dengan Commonwealth’s transparency. Menurutnya, semua perusahaan di Australia memiliki komitmen yang baik untuk menangani persoalan lingkungan bersama-sama.

Dia menjelaskan pemerintah berencana merilis data produksi emisi setiap kuartal. Dengan metode tersebut, produksi emisi oleh korporasi di Australia akan lebih terkontrol.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

"Kami tidak ingin melihat industri-industri itu rusak parah. Mereka hanya perlu beradaptasi," ujarnya, dilansir theaustralian.com.au.

Parlemen pada masing-masing negara bagian di Australia telah menyusun langkah untuk mencapai net-zero emission. Meski demikian, parlemen Queensland juga mendesak Perdana Menteri Scott Morrison membuat komitmen yang lebih tegas untuk penanganan isu perubahan iklim menjelang KTT Perubahan Iklim atau Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow, bulan depan.

Adapun hingga kini, Morrison belum mengkonfirmasi jalur yang dipilih pemerintah untuk mencapai net-zero emission maupun kehadirannya dalam KTT Perubahan Iklim.

Sebagai informasi, pemerintah Australia pernah mengenakan pajak karbon pada 2012 dengan menyasar perusahaan penghasil emisi tertinggi. Perusahaan tersebut harus membayar AU$23 per ton emisi karbon yang dihasilkan. Meski demikian, senat memutuskan membatalkan kebijakan tersebut hanya dalam setahun setelahnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar