Negara Ini Bantah Isu Kenaikan Tarif PPN

BANGKOK, DDTCNews – Pemerintah Thailand telah mengklarifikasi isu tentang akan dinaikannya tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Somkid Jatusripitak, Jumat (10/3).

Dalam keteranganya, Somkid membantah adanya rencana untuk meningkatkan tarif PPN dari 7% menjadi 8%. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih belum memiliki niatan untuk meningkatkan tarif PPN. Sebab, jika tarif PPN dinaikan maka akan berdampak pada pemulihan ekonomi negara.

“Kalau PPN naik, akan mempengaruhi daya beli masyarakat baik untuk kelompok yang berpenghasilan rendah maupun yang berpenghasilan tinggi karena harga-harga yang turut naik. Oleh karena itu, bukan waktu yang tepat untuk meningkatkan tarif PPN saat ini,” katanya.

Munculnya isu kenaikan tarif PPN sebesar 1% ini dilatarbelakangi oleh adanya kesalahpahaman pemberitaan media atas laporan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha pada Kamis (9/3).

Prayuth mengecam media telah mendistorsi berita kenaikan tarif PPN dari laporan yang disampaikannya terkait dengan penjelasannya mengenai kesenjangan antara pendapatan negara dengan tuntutan masyarakat untuk mendukung pemerintah.

Terkait dengan masalah pajak, Somkid telah melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Menteri Keuangan dan mencapai kesimpulan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk meningkatkan tarif pajak disaat pemerintah sedang melakukan pemulihan ekonomi negara.

“Untuk mengisi kas negara pemerintah bisa memilih untuk melakukan pinjaman, seperti utang negara dalam jumlah yang tidak terlalu besar,” ujar Somkid.

Sebagai informasi, seperti dikutip dalam Nation Multimedia, ekonomi Thailand telah mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,2% dari tahun lalu dan diprediksi akan tumbuh sebesar 3% - 4% tahun ini.

Defisit fiskal terus terjadi selama beberapa tahun terakhir, yang disebabkan oleh realisasi penerimaan pajak yang tidak dapat menutupi tingginya belanja pemerintah. (Amu)