VIETNAM

Negara Ini akan Rilis Insentif Lebih Banyak, Termasuk Pemotongan Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 03 April 2020 | 14:33 WIB
Negara Ini akan Rilis Insentif Lebih Banyak, Termasuk Pemotongan Pajak

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc (tengah) didampingi anggota kabinetnya.

HO CHI MINH, DDTCNews—Pemerintah Vietnam akan meluncurkan paket stimulus berupa insentif yang lebih drastis, termasuk pemotongan pajak, untuk menahan penyebaran pandemi virus Corona atau Covid-19 dalam satu bulan ke depan.

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengatakan stimulus yang lebih drastis itu diambil terutama untuk memastikan perekonomian Vietnam terjaga. Untuk itu, prioritas utama paket stimulus itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

“Ada suatu keharusan untuk menjaga ekonomi nasional dari keruntuhan, dan untuk memastikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperlukan dan keseimbangan ekonomi utama,” ujarnya saat mengakhiri pertemuan rutin pemerintah, Rabu (1/4/2020).

Baca Juga:
Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Nguyen mengatakan beberapa program yang akan diambil dalam paket stimulus lanjutan itu antara lain pemotongan atau pengurangan pajak, pemotongan belanja publik, stabilisasi makroekonomi seperti mengendalikan inflasi, nilai tukar, dan menyusun skenario manajemen.

Perdana Menteri Vietnam juga memerintahkan pemotongan lebih lanjut harga barang-barang kebutuhan pokok, terutama daging babi, sekaligus biaya administrasi di tengah-tengah wabah Covid -19, seraya menjamin pasokan makanan dalam negeri.

Pada saat yang sama, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga didesak untuk menghilangkan kesulitan dalam 12 proyek besar pemerintah, terutama yang merugi, serta bekerja lebih keras untuk memotong biaya operasional guna mengurangi harga produk dan memperluas pasar.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

“Upaya untuk mengendalikan epidemi Covid-19, seharusnya kita tidak menghambat aliran barang serta kegiatan produksi dan bisnis di VIetnam,” kata Perdana Menteri Vietnam seperti dilansir en.nhandan.org.vn.

Selama pertemuan rutin itu, Nguyen juga menyentuh penyelundupan, penipuan perdagangan dan masalah mengenai pasar real estat, reformasi administrasi, pembelajaran online, penelitian ilmiah dan aplikasi teknologi terutama pada sektor kesehatan.

Dia juga menekankan perlunya membuat persiapan menyeluruh untuk KTT ASEAN ke-36 yang dijadwalkan pada Juni 2020, prosedur untuk meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam, dan mengintensifkan pengelolaan kegiatan keluar-masuk oleh orang asing di Vietnam. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Minggu, 22 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari