METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Dian Kurniati | Jumat, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Ilustrasi

JAKARTA, DDTCNews - Perum Peruri meminta masyarakat untuk mewaspadai keberadaan meterai elektronik (e-meterai) palsu.

Direktur Pengembangan Usaha Peruri Fajar Rizki mengatakan telah ditemukan kasus penipuan dalam penjualan e-meterai. Menurutnya, terdapat e-meterai yang teridentifikasi palsu karena sudah pernah digunakan oleh orang lain.

"Hal ini tentu akan merugikan pembelinya karena meterai yang dibeli menjadi tidak bisa digunakan," katanya, dikutip pada Jumat (12/8/2022).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Fajar menuturkan keberadaan e-meterai palsu berpotensi merugikan negara dan masyarakat karena e-meterai merupakan suatu tanda pembayaran pajak atas dokumen elektronik.

Dia menjelaskan modus yang digunakan penipu biasanya dengan cara meminta dokumen yang akan dibubuhkan e-meterai dalam format Word. Padahal, dokumen yang digunakan untuk dibubuhkan e-meterai hanya dapat berupa format PDF.

Masyarakat pun diminta waspada jika menemukan penjual e-meterai yang meminta dokumen dalam bentuk selain PDF karena dicurigai barangnya tidak asli.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Fajar menilai pembelian e-meterai sebaiknya dilakukan langsung melalui distributor resmi dari Peruri dan menghindari pembelian melalui e-commerce. Beberapa distributor resmi yang terdaftar Peruri di antaranya PT Peruri Digital Security, PT Finnet Indonesia, PT Mitra Pajakku, PT Mitracomm Ekasarana dan Koperasi Pegawai Swadharma.

Selain melalui para distributor, masyarakat juga dapat membelinya melalui retail resmi. Melalui PMK 133/2021, diatur harga meterai yang dijual melalui distributor sama dengan harga kopur yaitu senilai Rp10.000 untuk tiap meterai.

Sementara itu, harga yang dijual oleh retail dapat di atas maupun di bawah harga kopur sesuai dengan layanan yang ditawarkan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Para pengguna e-meterai juga diimbau mevalidasi setelah membeli e-meterai untuk memastikan keaslian produk. Hal itu penting dilakukan jika masyarakat menerima dokumen dengan e-meterai dari pihak yang lain.

Cara mengecek keaslian e-meterai dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya memindai menggunakan aplikasi Peruri Scanner, mengklik gambar e-meterai pada aplikasi PDF reader atau mengunggahnya pada website verifikasi PDF milik Peruri di https://verification.peruri.co.id/.

"Perkembangan teknologi digital sangat membantu kami dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam pembayaran pajak atas transaksi elektronik melalui pengenaan bea meterai, tapi kita harus tetap waspada karena pelaku kejahatan akan selalu ada," ujar Fajar. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN